Radar Halmahera
Selasa, 14 Juni 2011
MALIFUT – Kelompok lingkar tambang, yakni Perlindungan Ramah Lingkungan (PRL) berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut produksi emas oleh PT NHM dihentikan dan segera angkat kaki dari wilayah Malifut jika berbagai masalah yang dihadapi warga setempat tak secepatnya diselesaikan oleh Pemkab Halut dan pihak PT NHM.
Elemen warga tersebut menilai warga lingkar tambang sudah lama menderita akibat tidak dipedulikan Pemkab Halmahera Utara dan PT.NHM. Apalagi ancaman zat kimia akibat kebocoran pipa tailing terus menghantui warga.
“Kalau sampai usaha kami memperjuangkan hak-hak tak kunjung direspon oleh Perusahaan dan Pemerintah, maka kami tidak segan-segan boikot aktifitas perusahaan,” tegas Kiu, anggota PRL saat kepada Radar Halmahera kemarin.
Dia menuturkan bahwa warga kini kesulitan air bersih, bahkan termasuk kebutuhan makanan hidup sehari-hari.
Ini kata dia, karena warga setempat takut mengkonsumsi air sungai yang biasanya mereka ambil di sungai Kobok dan Tabobo lantaran sudah bercampur dengan limbah beracun.
Karena itu, PRL kata dia akan tetap memperjuangkan dan menyuarakan hak warga lingkar tambang yang telah dicemari perusahaan tambang raksasa itu. Bahkan, Kiu mengaku kini telah melakukan konsolidasi massa di kawasan lingkar tambang serta mengumpulkan data berupa bukti-bukti pencemaran lingkungan akibat limbah beracun oleh PT NHM. “Kami menunggu sekretaris sembuh dan setelah itu kami gelar pertemuan dengan seluruh masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.
Dikatakan, langkah itu terpaksa dilakukan mereka karena pihak perusahaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) halut dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak membantu masyarakat dan menelantarkan nasib mereka.
Pasca jebol pipa tailing yang mencemari dua sungai Kobok dan Tabobo hingga kini, lanjut dia, warga masih kesulitan dapatkan air. “Kami hanya bisa berharap masalah yang kami hadapi secepatnya diselesaikan,” katanya.
Sementara, sikap acuh anggota DPRD Halut terkait dengan persoalan pencemaran lingkungan yang terjadi di dua sungai di kawasan lingkar tambang akibat bocornya pipa PT NHM, memicu keraguan bagi sejumlah kalangan akan keseriusan Dewan terkait dengan persoalan ini.
Salah satunya adalah Lembaga Sosial Kontrol Penegakan Hukum (LSKPH). Bahkan LSKPH akan melakukan audiens dengan DPRD Halut untuk mempertanyakan sajuh mana langkah-langkah wakil rakyat ini. “Kami akan melakukan audiens dengan dewan untuk mempertanyakan langkah-langkahnya selama ini,” kata Ketua LSKPH, Billy Lobiua, saat bertandang ke Redaksi Radar Halmahera, sore kemarin.
Billy mengatakan, bocornya pipa tailing PT NHM yang telah mencemari lingkungan itu, merupakan masalah yang sangat serius. Sebab, selain menghambat aktivitas masyarakat juga menghadirkan penyakit bagi masyarakat di kawasan lingkar tambang. “Masalah ini sangat kritis, karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat lingkar tambang,” katanya.
Dia menilai wakil rakyat di DPRD Halut tak peduli dengan nasib warga lingkar tambang. “Kita mengikuti sikap DPRD dirasa kurang, padahal mestinya bertindak karena ini menyangkut masalah masyarakat,” imbuh Billy.
Bagi dia, DPRD Halut dapat membentuk tim pengkajian untuk melakukan penelitian tentang dampak limbah PT NHM yang telah mencemari dua sungai yaitu Kobok dan Tabobo. Bahkan DPRD Halut bisa bergandengan dengan LSKPH untuk melakukan penelitian. “Dewan dapat bentuk tim pengkajian untuk melakukan penelitian tentang pencemaran lingkungan oleh limbah PT NHM,” tambah dia.
Sebelumnya, ia mengatakan, rencana audiens dengan DPRD Halut sudah dibicarakan dalam rapat penetapan pengurus badan pelaksana pusat LSKPH pada Sabtu (11/6). Sementara surat pemberitahuan sekretaris dewan akan dilayangkan pada Rabu (15/6) besok. “Kami sudah bicarakan dalam rapat pada Sabtu kemarin, dan surat audiensnya akan dilayangkan pada Rabu ini,” jelas Billy.
Mengenai dugaan pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa tailing itu, warga tampaknya tak bisa berharap banyak pada Pemkab Halut untuk member kepastian.
BLH misalnya, saat dikonfirmasi kemarin, enggan bersikap terbuka.
Buktinya, Subakri Salim Kepala BLH saat didatangi Radar Halmahera Senin (13/6) kemarin, terkesan menghindar. Ini setelah wartawan yang meminta izin ke salah satu stafnya agar melaporkan ke pimpinannya untuk bertemu, mengaku pimpinannya sedang menggelar rapat dengan para kepala bidang (Kabid).
Bahkan ketika hendak ditunggu, staf itupun berkelit dengan mengatakan, rapat akan berlangsung lama. “Maaf bapak sedang rapat jadi tidak bisa diganggu,” ujar satnya seraya mengatakan rapat tersebut baru dimulai jadi waktu akan lama kalau ditunggu.
Setelah beberapa jam wartawan kembali lagi ke kantor itu, salah satu stafnya yang lain yang ditemui malah mengatakan kalau Senin kemarin masih libur fakultatif jadi tidak terima tamu.
Dan saat ditanyakan kalau ada rapat yang digelar Subakri dengna para Kabid, dia malah mengatakan tidak benar. “Hari ini kan libur fakultatif jadi tidak ada kepala bidang yang masuk kantor,” ujar staf lainnya. (tr10/cal/dit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar