Sofifi - izin operasi perkebunan kelapa sawit di Halmahera Timur yang diterbitkan pemerintah terdahulu (Welhelmus Tahalele) dimasalahkan. Bupati Haltin Rudi Irawan didesak untuk mencabut izin tersebut karena dinilai, keberadaan kelapa sawit berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.
Hal ini disampaikab ketua Gerakan Pemuda Ansor Malut, Salim Thaib kepada Radar Halmahera melalui sambungan telpon kemarin. Dikatakannya, izin pengoperasian kelapa sawit tersebut diberikan oleh pemerintah Haltim masa kepemimpinan Welhwlmus Tahalele. Dalam izin tersebut menurut dia, ribuan hektar hutan akan ditebang.
"Lokasi izin itu berada dibelakang wilayah Gotowasi sampai Bicoli Kecamatan Maba Selatan. Jaraknya diperkirakan tiga kilometer", katanya.
Ditambahkannya, persoalan lain yang menjadi kekhawatiran adalah dekatnya lokasi kelapa sawit dengan perkampungan warga. Dimana, perusahaan kelapa sawit tentunya membutuhkan banyak asupan air yang nanti berdampak pada penyediaan air minum warga sekitar.
"Karena itu kita minta agar bupati yang sekarang untuk meninjau kembali ijin operasional perusahaan investasi kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Timur. Karena itu merusak, apalagi jaraknya dengan pemukiman sangat dekat, hanya berapa meter saja. Sementara kelapa sawit itu dia rakus terhadap air", ujarnya.
Pemerintah Daerah menurut dia, jangan semata berpikir untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, kemudian memberikan alasan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pemerintah seharusnya memikirkan efek jangka panjang dari sebuah investasi.
"Setiap investor tetap memikirkan keuntungan besar, tentunya yang akan dirugikan adalah masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kelapa sawit akan mematikan petani - petani kopra di Haltim. Seharusnya pemerintah berpikir mengembangkan petani kopra, bukan memberikan izin kepada pengusaha kelapa sawit. Karena itu, kami desak Bupati meninjau bahkan bila perlu mencabut kembali izin tersebut", tandasnya. (amy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar