SAY NO TO MINING IN NORTH MOLUCAS

SAY NO TO MINING IN NORTH MOLUCAS
WALHI MALUT Aksi Teatrikal Hari Anti Tambang

Senin, 27 Juni 2011

Walhi Malut Desak Pemerintah Pusat Cegah Pemprov Beri Izin Pembukaan Hutan


Monday, 27 June 2011 13:24
Ignatius Indro
Greenradio, Jakarta - Pemerintah Pusat didesak untuk mengintervensi  Pemerintah Daerah Maluku Utara terkait izin baru pembukaan lahan hutan. Direktur Eksekutif LSM lingkungan Walhi Maluku Utara, Ismet Sulaiman mengatakan, campur tangan diperlukan  agar Pemda   tidak mengeluarkan izin yang berpotensi merusak lingkungan.Saat ini sudah ada lebih dari 300 izin usaha pertambangan dan kontrak karya yang dikeluarkan Pemda.

"ini mengidentifikasikan bahwa, tidak tertutup kemungkinan tahun berikut akan lebih besar lagi karena ada beberapa areal kawasan yang sengaja akan dibuka untuk selain investasi pertambangan, ini akan masuk lagi investasi sawit itu di 4 wilayah, di Halmahera Tengah, yang sudah ada perjanjiannya. Kemudian di Halmahera Timur, kemudian Halmahera Selatan dan Sula Kepulauan. Bisa jadi jika tidak ada strike point dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah daerah akan tetap mengeluarkan ijin-ijin yang mengeksploitasi"

Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, Ismet Sulaiman menambahkan, pembukaan lahan hutan ini sudah memberikan dampak kepada masyarakat Maluku Utara. Di antaranya kehancuran perkebunan rakyat akibat tertutup oleh lumpur yang bocor dari pipa pertambangan. Selain itu, masyarakat sering mengalami longsor dan banjir serta kekurangan pasokan air bersih.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar