Monitor kamis, 39 juni 2011
- BLH Surati Kementerian Desak PT. NHM Siap Sumber Air Bersih
Sofifi, Monitor – Penelitian kualitas air Sungai Tabobo dan tanah disekitar lokasi PT. Nusa Halmahera Mineral’s paling lambat 14 hari akan diumumkan kepada masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, dimulai sejak jumat (24/6) kemarin dengan melakukan pengambilan sampel tanah maupun sampel air sungai untuk diteliti, apakah tercemar limbah perusahaan atau tidak, karena beberapa waktu lalu pipa tailing milik PT. NHM bocor dan mencemari lingkungan sekitarnya.
“Itu kewenangan pusat, kalau dalam penelitian ditemukan pencemaran maka akan diambil tindakan oleh kementrian”, jelas Kepala Badan Lingkungan Hidup Maluku Utara, Naser Thaib.
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian air sungai dan tanah, tergolong lama karena dalam penelitian di laboratorium tersebut, juga dilakukan analisa unsure logam terdapat pada tanah tersebut.
“Tanah itu dianalisa apakah mengandung logam berat atau tidak, sehingga nantinya kementrian lingkungan hidup akan menindak lanjuti jika terdapat logam berat,” katanya.
Nasir Thaib juga menghimbau kepada PT. NHM untuk segera menyiapkan fasilitas air, untuk masyarakat yang biasa mengkonsumsi air Sungai Tabobo sebagai kebutuhan hidup sehari – harinya. Selain itu juga BLH mendesak Kementrian Lingkungan Hidup untuk menekan NHM.
“Saya himbau ke NHM untuk segera buatkan semacam PDAM untuk masyarakat, NHM punya dan CSR sangat besar, kalau bisa di setiap dusun daerah di lingkar tambang disediakan air,” cetusnya.
Selain didesak untuk segera menyiapkan sumber air alternative bagi masyarakat yang berada di lingkar tambang, PT NHM juga didesak untuk mengambil langkah – langkah terkait dengan beberapa warga yang sudah terjangkit penyakit kulit akibat dari kebocoran pipa tailing milik PT. NHM.
“NHM harus mengambil tindakan untuk segera menurunkan tim medis, sebagaimana menurunkan tim dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan masyarakat yang sudah mulai terjangkit, masa NHM tidak bisa membiayai, kasihan masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maluku Utara juga mendesak PT. NHM dan Pemda setempat untuk segera mencari solusi menyiapkan sumber air aternatif. (ega)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar