Kendari pos,18 juli 2011
Kendari, Penetapan tersangka kasus illegal mining atau kasus tambang terhadap Bupati Kolaka, Buhari Matta terus memantik rasa simpatik dan prihatin dari berbagi pihak. Setelah Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menyampaikan keherananya terhadap persoalan ini, salah satu anggota DPR RI asal Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON) juga menganggap ada kejanggalan terhadap persoalan tersebut.
WON menilai bahwa proses penegakan hukum dalam kasus pertambangan ada ketimpangan. Ia pun menyerukan, agar pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan audit investigasi baik dari sisi lingkungan, maupun prosedur administrasi dan kebijakan untuk mengusut dan mengaudit Pemprov dan semua Pemkab yang telah mengeluarkan izin usaha pertambangan di Sultra. “Audit semua izin pertambangan dalam 10 bahkan 20 tahun belakangan ini agar nuansa politis dibalik penetapan tersangka salah seorang bupati di Sultra
karena ijin penambangan tidak menuai kontroversi yang terindikasi dibawah ke ranah politik,” katanya, lewat Black Berry Masengger yang dikirimkannya kepada Kendari Pos, kemarin. Anggota Komisi V DPR RI ini berharap agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya soal ijin-ijin tambang.
WON menduga, kasus yang dialami Buhari Matta juga terjadi di daerah lain di Sultra, hanya belum tersentuh hukum. Ia bercerita, saat di DPR, ia pernah ditemui sebuah forum yang mengatasnamakan masyarakat Sultra yang memberinya informasi tentang banyaknya kasus izin pertambangan di Sultra yang ditengarai menyalahi prosedur perundangan.
“Saya masih percaya terhadap kinerja polisi dan kejaksaan di Sultra, jangan sampai kasus salah satu bupati, menjadi dramatis karena diseriusi Kejagung, sementara rentetan kasus lain belum termaksimalkan,” katanya. Ia berharap agar polisi dan jaksa di Sultra bisa memberi transaparansi soal ini kepada masyarakat. “Tapi saya tetap mendukung proses penegakan hukum tanpa tebang pilih,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar