MONITOR - Senin, 04 Juli 2011
Soal Pemukiman Transmingrasi
Sofifi, MONITOR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) Maluku Utara belum bisa berbuat banyak, pasalnya hingga saat ini Pemda Malut belum menerima peta rencana pembukaan lahan trasmingrasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
Kabid Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmingrasi (P2KT) Disnakertrans Malut, Umar Sangaji mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima peta rencana pembukaan lahan, sehingga belum mengetahui letak lokasi transmingrasi yang saat ini dibebaskan untuk pemukiman transmingrasi di Kabupaten Haltim.
Untuk Kabupaten tersebut tahun ini disetujui pembukaan lokasi baru Satuan Pemukiman (SP) di Kabupaten tersebut hanya 1 unit.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahana Lingkungan HIdup Maluku Utara, Mukti Baba menyebutkan, lahan perkebunan masyarakat di Desa Waseleo dan Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara kabupaten Haltim digusur untuk dijadikan kawasan transmingrasi, padahal masyarakat selama ini hanya bergantung pada hasil pekebunan untuk menopang kebutuhan hidup sehari - hari di lahan tersebut.
Lahan perkebunan masyarakat dibongkar untuk dijadikan pemukiman transmingrasi di 2 desa. menurutnya pembongkaran lahan perkebunan masyarakat oleh pihak rekanan, dengan tanah tersebut milik Negara yang telah di patok sejak tahun 1976 baru di ketahui warga setelah lahan tersebut digusur guna dijadikan pemukiman baru transmingrasi. Hal tersebut merupakan bagian dari praktek perampasan terhadap hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan.
Di Haltim sudah ada 3 SP, sedangkan pembukuaan lahan untuk SP 4 saat ini sedang dilakukan oleh pihak rekanan.(ega)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar