Malut Post, Jumat 06 Januari 2012
Terkait Penolakan Kelapa Sawit
TERNATE-Pemerintah diminta berpihak kepada masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit, PT.GMM di Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan (Halsel). Bila tidak, sengketa antara masyarakat dan pihak perusahaan yang memanas belakangan ini, bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Ismet Soelaiman, mengatakan masyarakat setempat ngotot mempertahankan lahannya demi kelangsungan hidup mereka.
“sekitar enam desa yang menjadi sasaran lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu mengganggu lahan masyarakat yang dominan terdapat tanaman cengkih, pala dan kelapa. Masyarakat mempertahankan lahan mereka karena warga hidup dengan tanaman mereka itu,” ujarnya kepada Malut Post via ponsel kemarin (5/1). Karena itu, dia meminta pemerintah jeli melihat masalah ini. “jika tidak, dikhawatirkan peristiwa Mesuji dan Bima terjadi di jazirah Maluku Utara,” katanya.
Persoalan ini juga mengundang perhatian mahasiswa Malut di luar daerah. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara HIPMU, Iskandar Idrus, mengatakan pemerintah terkesan melindungi pihak investor dengan alasan menguntungkan ekonomi daerah. Padahal dampak sosialnya sangat merugikan masyarakat.
Kita melihat kasus Mesuji sebagai potret sosial untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah, maka pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, jangan hanya menguntungkan orang tertentu. Dalam kasus ini, warga sekitar kawasan kelapa sawit itu akan menjadi kuli ketika perusahaan itu berjalan dan upahnya hanya seberapa saja,” kata Iskandar. (tr-04/fai).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar