MALUT POST JUMAT, 13 JANUARI 2012
SOFIFI - Pasca peristiwa Mesuji, Lampung dan Bima, Nusa Tenggara Timur (NTT), Konflik agraria sepertinya meluas dan terjadi di mana-mana, meski dalam eksalasi yang relativ kecil. Di Malut sendiri, kasus sengketa tanah yang terjadi di beberapa daerah, bak api dalam sekam. Hal ini membuat sejumlah kalangan angkat bicara, meminta pemerintah daerah (PEMDA) serius menyelesaikan kasus sengketa lahan.
Pemprov dalam hal ini Gubernur harus serius dengan masalah sengketa lahan ini. Jangan kasus-kasus seperti Mesuji dan Bima terulang di Malut, tandas anggota DPR Provinsi Maluku Utara, Syafar Syam kepada Malut post lewat ponsel kemarin (12-1).
Syafar lantas menyebutkan sejumlah kasus sengketa lahan di beberapa daerah yang hingga saat ini, belum terselesaikan. Bahkan kata dia, berpotensi menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat setempat apabila Pemda tidak segera tangani dengan baik. Kasus-kasus itu, antara lain sengketa lahan bandara Emalamo - Sanana, sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Gane Barat Selatan – Halsel, dimana masyarakat berhadapan dengan Pihak Perusahan PT.GMM dan sengketa lahan bandara Pitu – Morotai, yang saat ini dikuasai TNI Angkata Udara. Dia juga menyebut konflik lahan juga berpotensi di Desa Kawasi – Obi, akibat pembukaan lahan tambang di daerah tersebut.
Tak Lupa, wakil rakyat asal Dapil Malut IV (Halsel) ini, juga menyingung aksi warga Gambesi, Ternate Selatan, yang menolak pembangunan Gedung pramuka diatas lahan garapan mereka. Pemerintah daerah dan Gubernur harus segera menyelesaikan sengketa lahan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengorbankan masyarakat, ujarnya. Persoalan ini menjadi sorotan sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Ternate kemarin (12-1).
Massa yang menyebut diri Aliansi Posko Pulihkan Hak Rakyat Indonesia, meminta pemerintah daerah segara menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan yang terjadi Maluku utara. Mereka Khawatir kasus lahan yang melibatkan pihak Korporasi dan aparat kepolisian itu akan mengorbankan rakyat.
Kami memintah pemerintah daerah pro terhadap rakyat dalam menyelesaikan kasus tanah, tandas kordinator Aksi Astuti Kilwouw kemarin. Dia mendesak pemerintah kota Ternate segera menyelesaikan kasus tanah di Fitu dan Gambesi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar