Seluruh RSUD Maluku Utara Tak Punya IPAL

KAMIS, 07 JULi 2011

ERWIN DJAMILGO

KBR68H - Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Maluku Utara belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan instalasi pengolahan air limbah (Ipal). Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Husen Kausaha menjelaskan, rumah sakit tersebut dibangun sebelum terbitnya peraturan yang mengharuskan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. 

Husen mengaku telah menyurati dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk segera melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, agar tidak bermasalah dimasa datang 

“Dinas Kabupaten dan kota menangani masing-masing pengelolaan. Kami sudah sampaikan untuk segera membuat amdal dan ipal karena ini untuk kepentingan rumah sakit dan masyarakat sekitarnya. Itu saya sudah sampaikan, untuk rumah sakit umum Ternate pernah dapat teguran dari polda, makanya ini harus dibuat terutama ipal. Karena ini dari dulu sejak masyarakat belum mengerti, rumah sakit sudah ada,” papar Husen. 

Sebelumnya LSM lingkungan WALHI Maluku Utara mendesak seluruh rumah sakit umum daerah segera membuat Amdal dan Ipal. Langkah itu dilakukan agar limbah yang mengalir tak merugikan masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit. 

http://www.greenradio.fm/news/latest/6283-seluruh-rsud-maluku-utara-tak-punya-ipal-

 

361 Tonnes Hazardous Waste of Nusa Halmahera Mineral (NHM-Australia) Gold Mining Polluted River and Plantation fields in Halmahera Island, Indonesia

Ternate & Jakarta (16/02/11)

On Thursday, 3 Februari 2011, night time, mining tailing pipe has leaked. Estimated, in
amount 361 tonnes hazardous waste has been discharging to environment trough Kali
Sambiki and flowed to Kobok River, North Halmahera. Villager from Balisosang Village
reported that mining waste leaking has caused mass fish died and floating along Kobok River.
According to the record of WALHI North Moluccas, River Kobok has been degraded since
year 2000 because of mining activities. Previously, river water consumed by villager for
drinking, bathing and domestic uses. But in last two years, villager no longer consume the
water river. Stinky smell grows from river like accu smell, and oily.

Physical and chemical changes of the river caused by hazardous waste of NHM.
This last leaking is not single incident. On March 2010, NHM’s tailing pipe also leaked and
releasing hazardous waste to the river. Peasant productivity along the river has been
decreasing, as they haunted by contamination. Many of their children has been drop out of
school because of the decreasing economic productivity from working in the field.

For this negligence, according to Environment Management and Protection Law no 32/2009
article 98, NHM has become environment criminal perpetrator in releasing waste mining
above the allowed standard, and can be fined nine million rupiah. Besides, openness
information was absent in this case because pubic has not to be informed immediately, in
line with article 35 Government Regulation No 74/ 2001.

WALHI North Moluccas urged the mining to explain to public on matter of this pipe leaking,
and demanded Environmental Agency of North Moluccas to set up an investigation in
transparent way and involving villagers and independent observer.

Halmahera Island is under huge stress of massive mining permits, which now existed 167
permits. Three among them exist in protected forests. Those are Nusa Halmahera Mining,
Antam Buli, and Weda Bay Nickel (owned by Eramet-Mitsubihi-Antam). This incident as
warning to local government to review all the existing mining permits in Halmahera Island.
Wahli-Amis de la Terre Indonésie

Moratorium Izin Tambang di Maluku Utara Harus Segera

Selasa, 05 JULi 2011

ARTHA SENNA, REPORTER GREEN RADIO

Wilayah hutan di Maluku Utara semakin menyusut karena diokupasi industri pertambangan. Pertambangan menguasai sekitar 1,6 juta hektar, dari total keseluruhan luas hutan di Maluku Utara yang mencapai 2,8 juta hektar. Dengan kata lain hutan di Maluku Utara 50 persen lebih dikuasai tambang. 

Pemerintah pusat diminta melarang pemebrian izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara agar potensi kerusakan lingkungan tidak bertambah. 

Menurut Ismet Sulaiman, Direktur Eksekutif LSM lingkungan Walhi Maluku Utara, saat ini ada 4 jenis pertambangan di Maluku Utara,yang pertama adalah tambang nikel, berada di seluruh wilayah Maluku Utara, tambang emas di Halmahera Utara, Pasir Besi dan tambang mangan di pulau-pulau kecil. 

“Tambang nikel adalah industri yang paling besar cakupannya. Jika dilihat di peta pertambangan, Pulau Gebe,di Halmahera Tengah sudah dalam kondisi tandus. Sementara dua pulau di Halmahera Timur, Gei dan Pangkal, sudah sangat gundul. Total luasan hutan lindung hanya 683.750 hektar, jika dikalkulasikan dari misalnya 200 izin, dengan rata-rata luasan konversi 5000 hektar, jika dikonversi dari hektar ke kilometer, luasnya mencapai 100 km persegi. Sementara luasan daratan Maluku Utara janya 45.000km. Ini terjadi akibat adanya izin – izin yang tumpang tindih,” kata Ismet. 

Ia menambahkan, wilayah pemukiman juga masuk dalam kawasan yang bakal dikonversi , seperti di wilayah Maluku Utara. Pihaknya mendesak agar Pemerintah Pusat segera melakukan moratorium izin tambang dan izin hutan di Maluku Utara. 

Menanggapi hal itu Hadi Daryanto, Sekjen Kementerian Kehutanan, tindakan itu mungkin saja dilakukan karena kewenangan berdasarkan UU 41 tahun 1999 ada di Kemenhut. Dan Kemenhut pada 25 Februari 2010, sudah membuat surat edaran pada Gubernur agar para Bupati mendata kawasan-kawasan hutan yang di dalamnya terdapat perkebunan, pertambakan, hak guna usaha, dll yang tidak memiliki izin dari menteri. “Ini yang harus diteruskan ke para Bupati dan nantinya Kemenhut membentuk kerjasama dengan satgas mafia hukum. Bentuk intervensinya bisa dilakukan dengan mencabut izin yang tanpa prosedur tersebut. Begitu kami mendapat laporan, kami akan segera bertindak dengan bekerjasama dengan Dirjen PHKA, Kejaksaan, Kepolisian,” tandas Hadi.

http://www.greenradio.fm/news/latest/6259-moratorium-izin-tambang-di-maluku-utara-harus-segera

Kemenhut Pelajari RTRW Maluku Utara

SELASA, 05 JULI 2011

ERWIN DJAMILGO

KBR68H - Kementerian Kehutanan sedang mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Utara sehingga tidak terjadi eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan, RTRW Maluku Utara harus diperbaiki untuk mencegah pembalakan liar.

“Sekarang sedang mengkaji termasuk menyesuaikan tentang tata ruang di Maluku Utara.  Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang banyak pohon-pohon kalau dieksploitasi melebihi daya dukung sangat berbahaya, apakah penebangan pohon atau untuk tambang, oleh karena itu kita sekarang meningkatkan pengawasan kita terhadap hutan, baik itu hutan produksi, hutan konversi maupun hutan lindung serta kawasan konservasi dengan melibatkan pemerintah daerah,” papar Zulkifli.

Ia mendesak Pemda Maluku Utara untuk segera menyampaikan perbaikan rancangan tata ruang wilayah ke pemerintah pusat. Zulfikli menegaskan, Maluku Utara harus segera memiliki RTRW untuk menyelamatkan sumber daya mineral yang berlimpah serta mencegah kerusakan lingkungan.

http://www.greenradio.fm/news/latest/6261-kemenhut-pelajari-rtrw-maluku-utara-

ANEH… NAKERTRANS TIDAK TAHU ADA PEMBONGKARAN KEBUN WARGA

MONITOR - Senin, 04 Juli 2011

Soal Pemukiman Transmingrasi

Sofifi, MONITOR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) Maluku Utara belum bisa berbuat banyak, pasalnya hingga saat ini Pemda Malut belum menerima peta rencana pembukaan lahan trasmingrasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Kabid Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmingrasi (P2KT) Disnakertrans Malut, Umar Sangaji mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima peta rencana pembukaan lahan, sehingga belum mengetahui letak lokasi transmingrasi yang saat ini dibebaskan untuk pemukiman transmingrasi di Kabupaten Haltim.

Untuk Kabupaten tersebut tahun ini disetujui pembukaan lokasi baru Satuan Pemukiman (SP) di Kabupaten tersebut hanya 1 unit.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahana Lingkungan HIdup Maluku Utara, Mukti Baba menyebutkan, lahan perkebunan masyarakat di Desa Waseleo dan Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara kabupaten Haltim digusur untuk dijadikan kawasan transmingrasi, padahal masyarakat selama ini hanya bergantung pada hasil pekebunan untuk menopang kebutuhan hidup sehari - hari di lahan tersebut.

Lahan perkebunan masyarakat dibongkar untuk dijadikan pemukiman transmingrasi di 2 desa. menurutnya pembongkaran lahan perkebunan masyarakat oleh pihak rekanan, dengan tanah tersebut milik  Negara yang telah di patok sejak tahun 1976 baru di ketahui warga setelah lahan tersebut digusur guna dijadikan pemukiman baru transmingrasi. Hal tersebut merupakan bagian dari praktek perampasan terhadap hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

Di Haltim sudah ada 3 SP, sedangkan pembukuaan lahan untuk SP 4 saat ini sedang dilakukan oleh pihak rekanan.(ega)

BLH DINILAI LEPAS TANGGUNGJAWAB

Radar Halmahera, Senin, 04 Juli 2011

SOFIFI- setelah melakukan pengambilan sempel air Sungai Tabobo dan tanah di lokasi jebolnya pipa tailing PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) serta mendesak PT. NHM menyediakan sumber air alternatif bagi masayarakat lingkar tambang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Maluku Utara kembali menuai kritik. BLH dinilai melempar tanggungjawab bersama.

Hal ini disampaikan Yahya Mahmud, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malut kepada Radar Halmahera melalui sambungan telepon, kemarin. Dikatakannya, seharusnya BLH Malut tidak begitu enaknya mendesak kepada PT. NHM untuk menyediakan sumber air alternative dan terkesan melepas tanggungjawab. Padahal menurut dia, tanggungjawab menyediakan sumber air adalah tanggungjawab kolektif antara pihak Perusahan dengan Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten.

“Jadi tanggungjawab medis dan air bersih itu bukan semata menjadi tanggungjawab perusahan, tapi tanggungjawab kolektif, yakni perusahan dengan Pemerintah Maluku Utara maupun Halut”, katanya.

Selain itu, mantan Direktur Walhi Malut ini mengatakan, upaya BLH Malut dalam melakukan pengambilan sampel patut diberikan apresiasi. Namun, ada satu hal yang seharusnya diperhatikan  dalam pengujian sampel tersebut selain, sampel air dan tanah, yakni pengujian komponen udara dilokasi lingkar tambang.

“Cuma satu komponen yang diabaikan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah komponen udara dan kebisingan”, ujarnya. Seharusnya, menurut dia, komponen udara adalah langkah prioritas yang diambil oleh BLH Malut dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pasalnya, menurut dia, komponen udara sudah sangat jelas tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 sangat jelas tentang Hak Asasi Manusia.

“Kalau Pemerintah dalam hal ini Negara bersama-sama dengan koorporate mengabaikan komponen udara dan kebisingan itu juga kami nilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hal asasi manusia. Apalagi dia rela”, tandasnya. (amy)

DEMO TAMBANG DI MANADO

Radar Halmahera - Senin, 04 JULI 2011

TOBELO - ratusan mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa untuk korban tambang Maluku Utara di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), sekitar pukul 16.00 WIT, minggu(3/7) menggelar aksi di dalam Kota Manado.

Aksi turun jalan dalam kota Manado itu, menuntut hak-hak masyarakat Malut akibat masuknya perusahaan tambang, yang beroperasi di Maluku utara (Malut).

Aksi itu menuntut sejumlah hal, diantaranya agar eksploitasi SDA yang tidak ramah lingkungan di Maluku Utara dihentikan, Tolak izin baru pertambangan di Malut, Bebaskan masyarakat lingkar tambang yang di tangkap tanpa proses hukum yang adil, Stop serta Hentikan pertambangan di kawasan hutan lindung.

“Kami juga minta kembalikan hak-hak Ulayat masyarakat lingkar tambang, dan hentikan penggusuran atas nama pertambangan dan tolak perpanjangan izin PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM)”, terang ardiansyah, Korlap Solidaritas Mahasiswa Manado saat menghubungi Radar Halmahera via telpon ditengah-tengah aksi kemarin.

Aksi itu dilakukan karena perusahaan tambang di Maluku Utara yang terbesar di Halmahera Timur, Halmaherah Tengah, Halamahera Selatan, Halmahera Barat, Halmaherah Utara, dinilai tidak membawa kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Perusahan tambang itu bahkan dinilai mendatangkan malapetaka bagi warga lingkar tambang.

Disebutkan pendomo bahwa, ketika warga menuntut hak perusahaan mengunakan pendekatan represif yang mengintimidasi.(dit)