mengundang :
AKSI BERSAMA ; MENGENANG DAN MENUNTUT KEADILAN BAGI KORBAN KORPORASI YANG TELAH GUGUR.
10 November 2011
Pukul : 09.00 - 12.00 WIT
di Bundaran RRI Ternate
SAY NO TO MINING IN NORTH MOLUCAS
WALHI MALUT Aksi Teatrikal Hari Anti Tambang
Tampilkan postingan dengan label WALHI MALUT. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label WALHI MALUT. Tampilkan semua postingan
Rabu, 09 November 2011
10 November, Mengenang dan Menuntut Keadilan Bagi Korban Korporasi yg telah Gugur
mengundang :
AKSI BERSAMA ; MENGENANG DAN MENUNTUT KEADILAN BAGI KORBAN KORPORASI YANG TELAH GUGUR.
10 November 2011
Pukul : 09.00 - 12.00 WIT
di Bundaran RRI Ternate
Selasa, 26 Juli 2011
IPMG Gelar Kegiatan Pelestarian Lingkungan
Malut Post, 26 juli 2011
Ternate-Ikatan Pelajar Mahasiswa Guruapin (IPMG) Kecamatan Kayoa menggelar kegiatan penanaman pohon lindung (penghijauan). Sekitar 200 pohon ditanam dibeberapa ruas jalan utama Desa Guruapin. "Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungannya. Pulau Kayoa hampir sebagian besarnya dikelilingi kawasan hutan mangrove yang cukup potensial. Rusak atau tidaknya tergantung dari perlakuan kita terhadap alam" kata Bahsar Harisun, ketua umum IPMG kepada Malut Post kemarin (25/7).
Kegiatan penanaman pohon ini diawali dengan seminar lingkungan hidup dan dialog budaya sehari, yang menghadirkan akademisi Azis Hasyim dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Maluku Utara (Walhi Malut) Ismet Soelaiman. "Pulau Kayoa cukup potensial karena memiliki hutan mangrove yang cukup baik, dan memungkinkan sumberdaya di bidang perikanan dan kelautan yang berpotensi secara ekonomi jika dikelola oleh masyarakat dengan baik", kata Ismet.
Azis sendiri meminta masyarakat setempat dapat melakukan pemetaan kawasan hutan mangrove dan kawasan pesisir yang berpotensi untuk dikonservasi dan dimanfaatkan. "Ini dapat diambil berbagai kebijakan oleh pemerintah didalamnya, termasuk upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan dan abrasi pantai," ucapnya. (Wm-13/fai).
Kamis, 07 Juli 2011
Seluruh RSUD Maluku Utara Tak Punya IPAL
KAMIS, 07 JULi 2011
ERWIN DJAMILGOKBR68H - Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Maluku Utara belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan instalasi pengolahan air limbah (Ipal). Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Husen Kausaha menjelaskan, rumah sakit tersebut dibangun sebelum terbitnya peraturan yang mengharuskan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.
Husen mengaku telah menyurati dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk segera melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, agar tidak bermasalah dimasa datang
“Dinas Kabupaten dan kota menangani masing-masing pengelolaan. Kami sudah sampaikan untuk segera membuat amdal dan ipal karena ini untuk kepentingan rumah sakit dan masyarakat sekitarnya. Itu saya sudah sampaikan, untuk rumah sakit umum Ternate pernah dapat teguran dari polda, makanya ini harus dibuat terutama ipal. Karena ini dari dulu sejak masyarakat belum mengerti, rumah sakit sudah ada,” papar Husen.
Sebelumnya LSM lingkungan WALHI Maluku Utara mendesak seluruh rumah sakit umum daerah segera membuat Amdal dan Ipal. Langkah itu dilakukan agar limbah yang mengalir tak merugikan masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit.
http://www.greenradio.fm/news/latest/6283-seluruh-rsud-maluku-utara-tak-punya-ipal-
Senin, 27 Juni 2011
Walhi Malut Desak Pemerintah Pusat Cegah Pemprov Beri Izin Pembukaan Hutan
Monday, 27 June 2011 13:24
Ignatius Indro
Greenradio, Jakarta - Pemerintah Pusat didesak untuk mengintervensi Pemerintah Daerah Maluku Utara terkait izin baru pembukaan lahan hutan. Direktur Eksekutif LSM lingkungan Walhi Maluku Utara, Ismet Sulaiman mengatakan, campur tangan diperlukan agar Pemda tidak mengeluarkan izin yang berpotensi merusak lingkungan.Saat ini sudah ada lebih dari 300 izin usaha pertambangan dan kontrak karya yang dikeluarkan Pemda.
"ini mengidentifikasikan bahwa, tidak tertutup kemungkinan tahun berikut akan lebih besar lagi karena ada beberapa areal kawasan yang sengaja akan dibuka untuk selain investasi pertambangan, ini akan masuk lagi investasi sawit itu di 4 wilayah, di Halmahera Tengah, yang sudah ada perjanjiannya. Kemudian di Halmahera Timur, kemudian Halmahera Selatan dan Sula Kepulauan. Bisa jadi jika tidak ada strike point dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah daerah akan tetap mengeluarkan ijin-ijin yang mengeksploitasi"
Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, Ismet Sulaiman menambahkan, pembukaan lahan hutan ini sudah memberikan dampak kepada masyarakat Maluku Utara. Di antaranya kehancuran perkebunan rakyat akibat tertutup oleh lumpur yang bocor dari pipa pertambangan. Selain itu, masyarakat sering mengalami longsor dan banjir serta kekurangan pasokan air bersih.
"ini mengidentifikasikan bahwa, tidak tertutup kemungkinan tahun berikut akan lebih besar lagi karena ada beberapa areal kawasan yang sengaja akan dibuka untuk selain investasi pertambangan, ini akan masuk lagi investasi sawit itu di 4 wilayah, di Halmahera Tengah, yang sudah ada perjanjiannya. Kemudian di Halmahera Timur, kemudian Halmahera Selatan dan Sula Kepulauan. Bisa jadi jika tidak ada strike point dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah daerah akan tetap mengeluarkan ijin-ijin yang mengeksploitasi"
Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, Ismet Sulaiman menambahkan, pembukaan lahan hutan ini sudah memberikan dampak kepada masyarakat Maluku Utara. Di antaranya kehancuran perkebunan rakyat akibat tertutup oleh lumpur yang bocor dari pipa pertambangan. Selain itu, masyarakat sering mengalami longsor dan banjir serta kekurangan pasokan air bersih.
Separuh Lebih Hutan di Maluku Utara Dikuasai Perusahaan Tambang
Radar Halmahera, senin 27 juni 2011
Sofifi- Potensi sumberdaya alam pertambangan yang melimpah di Maluku Utara membuat pemerintah daerah menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota akhirnya merelakan separuh hutan di Maluku Utara, dieksploitasi.
Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada Radar Halmahera mengatakan, sekitar 56 % atau seluas 1,604.974 Ha kawasan hutan di Maluku Utara dieksploitasi oleh pertambangan.
"Luas Hutan ini diberikan untuk aktivitas pertambangan, yang tentunya telah menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan didaerah ini", katanya.
Dijelaskan, dalam perencanaan pembangunan nasional, Indonesia hingga tahun 2025 tidak menjadikan Maluku Utara sebagai sebuah usaha daerah kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan dan intervensi pembangunan yang mengakibatkan pengaruh ekologi yang besar. Pasalnya menurut dia, pemerintah tidak pernah melakukan perhitungan terhadap beban dari sebuah intervensi pembangunan di Malut.
"Padahal hal tersebut cukup berpangaruh terhadap pertambahan jumlah penduduk", jelasnya.
Ditambahkannya, hutan di Maluku Utara telah mengalami degradasi yang luar biasa sebagaimana kawasan hutan di wilayah lain di Indonesia. Dia lantas mencontohkan, keberadaan tambang sebagaimana catatan yang dimiliki Walhi Malut, dimana terdapat 300 lebih izin diberikan oleh pemerintah kepada kuasa pertambangan.
"Kalau kita lihat dari luasan dan lokasi mereka, maka mereka telah memakan lebih dari separuh kawasan hutan yang ada di Maluku Utara", ungkapnya.
Seharusnya menurut dia, pemerintah daerah melakukan pengembangan komoditi unggulan seperti pala dan cengkeh yang sempat menjadi komoditas yang mendunia. Tidak kemudian menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor unggulan dalam mendorong tingkat pendapatan.
"Padahal dengan mendorong komoditas unggulan seperti cengkeh dan pala dapat mendorong kesejahteraan daerah tersebut", ujarnya.
Menurut dia, dari catatan lain yang dimiliki Walhi menyebutkan ada sejumlah daerah yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui sektor pertanian dibanding sektor pertambangan. Sayangnya pemerintah Provinsi Malut yang sesungguhnya memiliki keunggulan dari sektor pertanian malah lebih memikirkan tambang sebagai komoditi unggulan dalam mendorong pendapatan daerah.
"Tapi kalau kita cek ternyata dalam APBD hampir setiap provinsi yang mengeksploitasi Sumberdaya Alamnya, APBD nya justru tergantung dari pemerintah pusat. Untuk itu dipastikan jika Maluku Utara mengalami kerusakan ekologi maka masyarakat nantinya akan miskin, karena kondisi hutan di Maluku Utara mendekati parah", jelasnya (amy)
Sofifi- Potensi sumberdaya alam pertambangan yang melimpah di Maluku Utara membuat pemerintah daerah menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota akhirnya merelakan separuh hutan di Maluku Utara, dieksploitasi.
Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada Radar Halmahera mengatakan, sekitar 56 % atau seluas 1,604.974 Ha kawasan hutan di Maluku Utara dieksploitasi oleh pertambangan.
"Luas Hutan ini diberikan untuk aktivitas pertambangan, yang tentunya telah menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan didaerah ini", katanya.
Dijelaskan, dalam perencanaan pembangunan nasional, Indonesia hingga tahun 2025 tidak menjadikan Maluku Utara sebagai sebuah usaha daerah kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan dan intervensi pembangunan yang mengakibatkan pengaruh ekologi yang besar. Pasalnya menurut dia, pemerintah tidak pernah melakukan perhitungan terhadap beban dari sebuah intervensi pembangunan di Malut.
"Padahal hal tersebut cukup berpangaruh terhadap pertambahan jumlah penduduk", jelasnya.
Ditambahkannya, hutan di Maluku Utara telah mengalami degradasi yang luar biasa sebagaimana kawasan hutan di wilayah lain di Indonesia. Dia lantas mencontohkan, keberadaan tambang sebagaimana catatan yang dimiliki Walhi Malut, dimana terdapat 300 lebih izin diberikan oleh pemerintah kepada kuasa pertambangan.
"Kalau kita lihat dari luasan dan lokasi mereka, maka mereka telah memakan lebih dari separuh kawasan hutan yang ada di Maluku Utara", ungkapnya.
Seharusnya menurut dia, pemerintah daerah melakukan pengembangan komoditi unggulan seperti pala dan cengkeh yang sempat menjadi komoditas yang mendunia. Tidak kemudian menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor unggulan dalam mendorong tingkat pendapatan.
"Padahal dengan mendorong komoditas unggulan seperti cengkeh dan pala dapat mendorong kesejahteraan daerah tersebut", ujarnya.
Menurut dia, dari catatan lain yang dimiliki Walhi menyebutkan ada sejumlah daerah yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui sektor pertanian dibanding sektor pertambangan. Sayangnya pemerintah Provinsi Malut yang sesungguhnya memiliki keunggulan dari sektor pertanian malah lebih memikirkan tambang sebagai komoditi unggulan dalam mendorong pendapatan daerah.
"Tapi kalau kita cek ternyata dalam APBD hampir setiap provinsi yang mengeksploitasi Sumberdaya Alamnya, APBD nya justru tergantung dari pemerintah pusat. Untuk itu dipastikan jika Maluku Utara mengalami kerusakan ekologi maka masyarakat nantinya akan miskin, karena kondisi hutan di Maluku Utara mendekati parah", jelasnya (amy)
Minggu, 26 Juni 2011
Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup WALHI MALUT 2011
Latar Pijak
Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berada pada 3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan 124° hingga 129° BujurTimur. Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan kecil, dengan luas total wilayah mencapai 145.819,1 km2. Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas 100.731,44 km2 (69,08%). Sisanya seluas 45.087,66 km2 (30,92 %), adalah daratan.
Maluku Utara kaya akan Sumberdaya Alam, baik di daratan maupun lautan. Catatan sejarah membuktikan, keharuman pala dan cengkeh yang dimilikinya, sempat menjadi magnet bagi para penjelajah dunia untuk menembus batas samudera di era 1500-an. Tercatat sudah, Portugis, Spanyol, hingga Belanda, sempat menancapkan kuku imperialis serta membangun sistem kolonial mereka di negeri yang terkenal dengan sebutan Jazirah Al – Muluk ini.
Era kemerdekaan Indonesia, serta pergantian rezim kekuasaan, tidak serta merta menghapus torehan luka catatan kelam penjajahan atas anak negeri Maluku Utara. Proses perampasan tanah, dan penghancuran sendi – sendi kearifan local, serta penghancuran tata konsumsi dan sumber – sumber produktifitas ekonomi masyarakat tempatan, hadir kembali, namun dengan wajah baru, lewat tameng legalisasi perijinan birokrasi formal dan bersandar pada kebijakan investasi yang liberal.
Pala dan cengkeh tidak lagi harum, tergantikan oleh kilau emas, nikel, pasir besi, dan kekayaan tambangnya yang lain, yang meninggalkan bau amis limbah pertambangan di tanah dan laut Maluku Utara. Terdapat 3 (tiga) Kontrak Karya pertambangan, yaitu PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), PT. Aneka Tambang (ANTAM), dan PT. Weda Bay Nickel (WBN), serta 310 Izin Usaha Pertambangan, yang sementara melakukan “pemerkosaan” berantai terhadap kesucian tanah Halmahera dan Sula Kepulauan. Kehadiran PT. Guandong Agribusiness untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halteng. Dimana pemerintah kabupaten telah mencadangkan lokasi seluas, 21.500 Ha, menambah panjang daftar kerusakan lingkungan di Maluku Utara. Proyek yang merupakan rangkaian penerbitan ijin pelaksanaan transmigrasi (IPT) ini tidak saja akan berdampak pada lingkungan tetapi juga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Elaborasi singkat diatas, merupakan landasan pijak dalam pelaksanaan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH), WALHI MALUT tahun 2011. KDLH merupakan forum tahunan Anggota WALHI MALUT, untuk melakukan evaluasi dan refleksi, terhadap kerja – kerja ke-WALHI-an, dalam upaya penegakan kedaulatan rakyat atas sumber – sumber kehidupan yang bersih dan sehat di Maluku utara. KDLH akan difasilitasi oleh Deddy Ratih (Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional WALHI).
Forum tahunan KDLH WALHI MALUT, sedianya akan diawali dengan dialog public tentang "ALIH FUNGSI KAWASAN DAN ANCAMAN MODAL DI MALUKU UTARA". Dialog public menghadirkan narasumber, Deddy Ratih (EKNAS WALHI), Hasbi Yusuf (Ekonom Maluku Utara), Dan Edi Sutrisno (Sawit Watch Bogor), dengan peserta penggiat gerakan social (LSM dan Organ Mahasiswa), di Maluku Utara.
Peserta KDLH adalah Anggota WALHI MALUT berdasarkan surat ketetapan PDLH No: 03/PDLH II/WALHI MALUT/III/2010, yakni:
Anggota Lembaga:
1. Yayasan Forum Study Halmahera (FOSHAL)
2. Daulat Perempuan Maluku Utara (DAURMALA)
3. Lembaga Bantuan Hukum Ternate (LBH)
4. Yayasan Kelompok Sahabat Alam (SaLam)
5. Yayasan Sula Mining Watch (SMW)
6. Perhimpunan Institute Lingkar Arus Studi (PILAS)
7. Lembaga Pesisir dan Laut (eLSiL)
8. Lembaga Mitra Sosial (LMS)
9. Yayasan Cucufune Maluku Utara
10. Yayasan Seribu Pulau (YaSEPA)
11. Yayasan Wahana Bahari
12. Learn Foundation (LEFO)
13. Lembaga Kajian Strategis Pembangunan Daerah (eLKASPED)
Anggota Individu:
1. Amirudin Hi. Ibrahim
2. Syahril Sangaji
3. M. Junaidi
4. Fahrudin Buamona
5. Rio Gova Morealla
6. Nurlaila
7. Masyur Ala Tomagola
8. Marni Ismail
9. Sofyan Husen
10. Mohdar Adam
11. Sitti Gormawaty
Sebagian Peralatan Deteksi Gempa Malut Tak Berfungsi Sejak Dipasang
Thursday, 23 June 2011 10:11
Erwin Jamilgo
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Maluku Utara Lutfi Hamisi mengatakan, perangkat yang rusak sejak 4 bulan lalu merupakan bantuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk BPBD Maluku utara dan BPBD Halmahera Utara. Perangkat komputer lengkap dengan server berfungsi untuk mendeteksi pusat dan kekuatan, jika terjadi gempa bumi.
“Bantuan untuk informasi ketika terjadi bencana itu, namun persoalannnya bantuan itu setelah dipasang mengalami kendala, kendala itu juga sampai pada tingkat kabuapten kota seperti kabupaten Halmahera utara, malah lebih parah lagi Halmahera Utara sejak alat itu dipasang awal tahun 2011, tidak bisa berfungsi sampai sekarang.”
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Maluku Utara Lutfi Hamisi menambahkan, BPBD telah melaporkan soal ini kepada BMKG pusat. Namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti. Saat ini, untuk mengetahui kekuatan gempa yang melanda Maluku utara, BPBD terpaksa meminta data dari BMKG setempat.
Langganan:
Postingan (Atom)