Kemenhut Pelajari RTRW Maluku Utara

SELASA, 05 JULI 2011

ERWIN DJAMILGO

KBR68H - Kementerian Kehutanan sedang mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Utara sehingga tidak terjadi eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan, RTRW Maluku Utara harus diperbaiki untuk mencegah pembalakan liar.

“Sekarang sedang mengkaji termasuk menyesuaikan tentang tata ruang di Maluku Utara.  Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang banyak pohon-pohon kalau dieksploitasi melebihi daya dukung sangat berbahaya, apakah penebangan pohon atau untuk tambang, oleh karena itu kita sekarang meningkatkan pengawasan kita terhadap hutan, baik itu hutan produksi, hutan konversi maupun hutan lindung serta kawasan konservasi dengan melibatkan pemerintah daerah,” papar Zulkifli.

Ia mendesak Pemda Maluku Utara untuk segera menyampaikan perbaikan rancangan tata ruang wilayah ke pemerintah pusat. Zulfikli menegaskan, Maluku Utara harus segera memiliki RTRW untuk menyelamatkan sumber daya mineral yang berlimpah serta mencegah kerusakan lingkungan.

http://www.greenradio.fm/news/latest/6261-kemenhut-pelajari-rtrw-maluku-utara-

Separuh Lebih Hutan di Maluku Utara Dikuasai Perusahaan Tambang

Friday, 24 June 2011 19:34

Erwin Djamilgo

KBR68H, Ternate – Lebih dari separuh hutan di Maluku Utara dieksploitasi perusahaan tambang. Saat ini perusahaan tambang mengusai hutan mencapai 1,6 juta hektar dari 2,8 juta hektar hutan di Maluku Utara. Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional Walhi, Deddy Ratih mengatakan, hutan yang diberikan untuk aktivitas pertambangan menyebabkan degradasi kawasan hutan di Maluku utara.

“Tingkat degradasi kawasan hutan di Maluku Utara hampir sama dengan wilayah lain, kita lihat misalnya tambang yang ada berdasarkan cacatan Walhi lebih dari 300 izin yang diberikan, kalau kita lihat dari luasan dan lokasi mereka, maka merela telah memakan lebih dari separuh kawasan hutan yang ada di Maluku Utara.”

Deddy Ratih Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional Walhi menambahkan, Pemda Maluku Utara gagal melestarikan komiditi perkebunan lokal di Maluku Utara. Pasalnya, Pemda lebih memilih membuka pertambangan ketimbang memberikan kebijakan untuk membuka kebun pala dan cengkeh.

http://www.kbr68h.com/berita/daerah/8225-separuh-lebih-hutan-di-maluku-utara-dikuasai-perusahaan-tambang