150 Mahasiswa Maluku Utara Demo PT NHM

Tribun Manado - Sabtu, 9 Juli 2011 15:37

Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan.

MANADO - Sekitar 150 mahasiswa asal Maluku Utara mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Maluku Utara (Somasi) melakukan demonstrasi di depan PT Nusa Halmahera Mineral, di Jalan Sudirman, Sabtu (9/7/2011) sekitar pukul 11.30 Wita. Ratusan mahasiswa tersebut bahkan menempel tulisan-tulisan tuntutan. Satu di antaranya bahkan tertulis, 'Atas Nama Masyarakat Maluku Utara, Kantor ini Kami Tutup'.Kertas lain bertuliskan, 'Tolak Izin-Izin Pertambangan di Maluku Utara', lalu ada juga tulisan "Copot Kapolres Halmahera Tengah', 'Tolak Izin Pertambangan di Hutan Lindung', serta berbagai tulisan lainnya.

Risman Abdul Rasik (25), juru bicara Somasi kepada Tribunmanado.co.id, mengatakan demo tersebut bertujuan agar perpanjangan izin PT NHM tak terealisasi."Kami tolak izin pertambangan dan lakukan audit lingkungan di Malut," ujarnya. Menurut Abdul pertambangan oleh PT NHM merupakan pertambangan terbesar kedua di dunia setelah PT Freeport."Pipa tailing tiga kali jebol ada lima warga jadi korban, mereka kena penyakit gatal-gatal diduga tercemar oleh limbah tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, limbah PT NHM dibuang ke sungai yang bermuara ke laut.Limbah tersebut menurut Abdul membuat ikan-ikan teri mati dan memutus mata pencaharian masyarakat."Sudah 25 tahun, mereka cemari lingkungan, masak mau tambah lama," jelas Abdul. PT NHM belum memberikan tanggapan, saat Tribun Manado mencoba konfirmasi terkait unjuk rasa tersebut, seorang satpam, Hendra, mengaku tak ada satupun pihak manajemen di kantor. "Ini hari sabtu jadi libur," ujarnya. Sementara saat diminta nomor yang bisa dihubungi sebagai perwakilan perusahaan, Hendra tak bersedia memberikan dengan alasan belum mendapat izin Bergabunglah dengan Tribun Manado Sharing Community untuk update berita Sulawesi Utara dan berbagi informasi kegiatan komunitas Anda.

Penulis : Robertus_Rimawan, Editor : Rine_Araro

http://manado.tribunnews.com/2011/07/09/150-mahasiswa-maluku-utara-demo-pt-nhm

BLH Maluku Utara Tolak Umumkan Dugaan Pencemaran Perusahaan Tambang

Selasa, 12 Juli 2011 - ERWIN DJAMILGO

KBR68H, Ternate – Badan Lingkungan Hidup Maluku Utara mengklaim tidak berwenang mempublikasikan hasil uji laboratorium, terkait dugaan pencemaran lingkungan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM). 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Maluku Utara, Naser Thaib mengatakan, publikasi hasil ujian laboratorium atas tanah dan air sungai di sekitar PT.NHM menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Ia itu kewenangan pusat, jadi hasilnya tidak bisa kami umumkan, hasilnya nantinya diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga nanti dilihat kalau berbahaya baru diambil langkah-langka tindakan oleh kementerian, karena izin PT.NHM adalah kontrak karya. Karena itu ada analisa unsur-unsur logam, apakah mengandung logam berat terutama pada tanah.”

Pekan lalu, Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang mengeluarkan tiga rekomendasi yang telah disebarkan ke warga Ternate, Maluku Utara. Rekomendasi itu diantaranya adalah larangan mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Kao. Pasalnya, ikan-ikan yang ada di Teluk Kao sudah terindikasi mengandung senyawa kimia berbahaya, sianida. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Peneliti Bogor yang sebelumnya menemukan adanya pencemaran lingkungan di sekitar tambang PT Nusa Halmahera Mineral.

http://kbr68h.com/berita/daerah/9042

Dinas Pertambangan Maluku Utara Tak Miliki Data Jumlah Izin Tambang

Selasa, 05 Juli 2011 – ERWIN DJAMILGO

KBR68H, Ternate – Dinas Pertambangan Maluku Utara tidak memiliki data akurat jumlah izin usaha pertambangan yang beroperasi. Kepala Dinas Pertambangan Arman Sangaji mengatakan, hal ini terjadi mengingat tak semua izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diterima pemerintah kabupaten. Selain itu izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemkab ada yang tidak terdaftar di kementerian. Menurut Arman saat ini dinasnya memiliki 3 data berbeda seputar perusahaan yang mengantongi izin pertambangan. Untuk memastikan data, dinas menugaskan stafnya ke Jakarta untuk mencari tahu kebenaran jumlah perusahan tambang yang beroperasi di daerah tersebut.

“Saya dulu sempat inventarisir mulai dari 300 sekian, kemudian turun lagi 228, pendataan yang terakhir katanya 258 izin usaha pertambangan. Kemarin ini saya perintahkan staf saya untuk berangkat mencari kebenaran data izin pertambangan sekaligus dengan peta-petanya supaya informasi itu yang kita pegang sehingga nantinya disampaikan ke publik.”

Kepala Dinas Pertambangan Maluku Utara Arman Sangaji mengatakan, ketidakakuratan data izin usaha pertambangan juga diakibatkan oleh tumpang tindihnya izin kawasan hutan. Diperkirakan perusahaan tambang yang mengantongi izin mencapai 230 buah. Sementara data LSM Lingkungan Walhi Maluku Utara menyebutkan lebih dari 300 perusahaan tambang yang beroperasi.

http://www.kbr68h.com/berita/daerah/8700-dinas-pertambangan-maluku-utara-tak-miliki-data-jumlah-izin-tambang

Pemkab Maluku Utara Tolak Kebun Sawit di Lahan Transmigrasi

Senin, 11 Juli 2011

ERWIN DJAMILGO

KBR68H, Sofifi – Pemerintah Maluku Utara menolak wilayah transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara Syafruddin Kamal Sappe beralasan, ketersediaan lahan di lokasi transmigrasi di kabupaten itu hanya mencapai 3 ribu hektar. Sedangkan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan di atas 20 ribu hektar. Syarifuddin mengatakan lokasi transmigrasi yang layak dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit ada di Kabupaten Pulau Morotai.

“Pengamatan kita sebenarnya ada 3 yang paling layak, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula dan Kabupaten Morotai. Artinya lahan yang mencukupi di atas 20 ribu hektar, tapi kalau kabupaten Halmahera Tengah sampai saat ini kita belum tahu. Kalau menurut hasil survey di sana untuk pencanangan areal di sana baru ada untuk lokasi trans. Kalau kelapa sawit ini masuk sebagai lokasi trans, berarti lahan di sana kurang lebih hanya 3 ribu hektar, kecuali mereka mau menanam dengan lahan segitu mungkin bisa.”

Sebelumnya, LSM lingkungan Walhi Maluku Utara menolak kehadiran PT Guandong Agribusiness yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Tengah. Alasannya sawit tidak akan membawa keuntungan bagi masyarakat mengingat daya rusak lingkungannya lebih tinggi dibanding pertambangan. Demikian laporan Kontributor KBR68H, Erwin Djamilgo dari Radio Gema Hikmah Ternate.

Larangan Konsumsi Ikan Diedarkan

FPMLT Rilis Hasil Penelitian Kondisi Teluk Kao


Radar Halmahera, Senin 11 juli 2011

Tobelo - Dugaan adanyanya pencemaran lingkungan yang terjadi di sejumlah sungai di kecamatan lingkar tambang seperti Kao dan Malifut, membuat warga di dua kecamatan dan sekitarnya terpaksa mengeluarkan himbauan untuk tidak mengkonsumsi ikan yang berasal dari sungai yang ada.

Langkah pencegahan ini dilakukan setelah mereka mendapatkan data terkait adanya pencemaran yang terjadi pada tahun 2006 hingga 2008 dari laboratorium Pusat Peneliti Bogor yang dipresentasikan Ir. Amesius Basae MSi, pakar lingkungan dari salah satu Universitas di Malut.

Dalam data itu, diklaim wilayah lingkar tambang PT. NHM sudah TERCEMAR dengan sianida sejak data itu dirilis dan dipresentasikan di gedung pertemuan adat di Kecamatan Kao oleh Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang (FPMLT) jumat akhir pekan kemarin, juga memperlihatkan hasil penelitian pada daging dan hati ikan di sungai di kawasan lingkar tambang.

Usai presentase, pihak FPMLT langsung mengeluarkan 3 rekomendasi yang telah disebarkan ke masyarakat lingkar tambang. Salah satu rekomendasi yakni, larangan mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Kao. Pasalnya ikan-ikan yang ada di perairan lingkar tambang, khususnya Teluk Kao sudah terindikasi mengandung senyawa kimia dari limbah sianida NHM.

Krees Ayang, pengurus FPMLT kepada Radar Halmahera Jumat (8/7) mengatakan, selain rekomendasi untuk tidak mengkonsumsi ikan, pihaknya juga akan membentangkan spanduk yang menceritakan kondisi masyarakat lingkar tambang NHM kedepan. "Selain itu kita akan mempresure ketingkat lebih tinggi karena kita sudah tidak percaya lagi dengan pemkab Halut dan Provinsi Malut. Buktinya hingga saat ini, BLH Halut sendiri tidak pernah merilis kalau wilayah lingkar tambang sedang dalam kondisi tercemar. Malah sebaliknya terkesan melakukan pembelaan," tegas dia.

Terkait dugaan pencemaran di Desa Tomabaru (Balisosang), akibat bocornya pipa tailing oleh tim 8 yang melihat langsung dilapangan, dan sudah disampaikan ke Bupati Halut Hein Namotemo disertai bukti - bukti.

Namun, kata dia, hingga saat ini tidak ada tanggapan kongkrit yang dilakukan Pemkab Halut. Padahal masyarakat sangat membutuhkan sikap tegas Pemkab Halut dalam penyelesaian pencemaran yang saat ini sedang dalam membahayakan warga.

Kondisi itu diakui sangat mengecewakan pihaknya dan masyarakat lingkar tambang mengingat sudah ada korban yang diderita warga Balisosang yang mengidap luka-luka.

"Alasan itu selayaknya persoalan NHM dipresure ke tingkatan pemerintahan yang paling atas. Dengan cara menggiring isu pencemaran itu menjadi isu nasional. Dan inti dari isu - isu yang nantinya digiring itu semata - mata untuk menuntut NHM TUTUP dan angkat kaki dari Halut karena kehadirannya tidak membawa kesejahteraan," tegasnya.

Disebutkan, seperti persoalan yang terjadi saat ini diantaranya sering bocornya pipa, tercemarnya air tanah dan tentunya berdampak pada biota hayati dan nabati. Termasuk pengelolaan CSR yang seolah - olah tidak ada habis - habisnya dibahas masyarakat.

"Kita akan presure ke Kedubes Australia yang ada di Jakarta agar NHM angkat kaki dari Halut," ujar Krees dengan nada tegas.

FPMLT juga mengancam, jikalau tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka akan melakukan aksi besar - besaran pada saat Sail Indonesia Morotai (SIM) 2012. Dengan alasan, kalau Malut tidak layak menyelenggarakan event Nasional bahkan Internasional sekelas SIM 2012, sebab lautnya sudah tercemar limbah sianida, "Kalau aksi kami tidak ditanggapi maka kita akan buat aksi besar-besaran pada saat Sail berlangsung," tegas dia.

Lebih lanjut dikatakan, rencana keberangkatan pihaknya ke Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di Kedubes Australia itu juga didukung seluruh elemen mahasiswa Malut disana. Bahkan dalam waktu dekat Mahasiswa Malut yang ada di Jakarta akan melakukan eksen awal dan menunggu kehadiran pihaknya. Selain itu, koordinasi dengan pihak DPD dan Anggota DPRRI dapil Malut juga sudah dilakukan.

"Pada saat rapat kemarin, hadir juga Mahasiswa Malut yang berkuliah di Jakarta dan mereka siap membangun koordinasi awal. Termasuk memobilisir massa saat aksi demonstrasi dilakukan," tegas dia.

Krees juga mengatakan, sejak sabtu (9/7) pekan kemarin pihaknya sudah sebarkan hasil laboratorium Bogor yang dipaparkan Ir. Amesius Basae MSi itu ke warga lingkar tambang. Sekaligus mengkampanyekan tidak mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao. Dan selasa esok, pihaknya juga akan menekan Sinode dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut bicara hak hidup masyarakat lingkar tambang yang terancam terkait pencemaran yang dilakukan PT. NHM.

Lebih lanjut Krees mengaku, hasil presentasi yang disampaikan pakar lingkungan di Kao kamis (7/7) malam pekan kemarin, dihadiri seluruh tokoh adat lingkar tambang. Dan rekomendasi - rekomendasi yang dikeluarkan merupakan kesepakatan masyarakat lingkar tambang.

Terpisah, Cornelius petinggi NHM saat dikonfirmasi via pesan singkat (SMS) dengan nomor kontak 081523831xxx sabtu (9/7) pekan kemarin tidak ada tanggapan. Padahal pesan singkat itu terkirim dan masuk ke nomor kontak yang bersangkutan yang pernah menghubungi Radar Halmahera. Bahkan Iwan Irawan Direktur NHM pun demikian saat di SMS di nomor kontak 0811112xxx tidak ada tanggapan sama sekali hingga berita ini diturunkan. (Cal)

Lagi, Mahasiswa Malut di Manado Gelar Demo

Terkait Masalah Pertambangan


Malut Post, Senin, 11 juli 2011

Weda - Tak puas dengan keberadaan PT. Weda Bay Nickel dan PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), Mahasiswa asal Malut yang kuliah di Manado, menggelar aksi demo. 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap 10 orang terdakwa perusakan fasilitas milik Weda Bay, dan persoalan bocornya tailing di NHM yang merugikan masyarakat. Aksi yang dimulai sabtu (9/7) lalu, diawali dari asrama mahasiswa Malut di lorong Pencak, berlanjut ke kantor NHM Manado. 

Menurut Koordinator Aksi Risman Abdul Rasyid, Malut yang memiliki potensi hutan 3,18 juta ha dan sumberdaya alam yang cukup banyak, ternyata tak memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat Malut, khususnya warga lingkar tambang. Maraknya tingkat kriminal di daerah sekitar tambang, intimidasi oleh aparat keamanan, penangkapan warga tanpa proses hukum yang adil, dan hadiah pencemaran lingkungan hingga mencemari sumber air warga, menjadi potret buram pertambangan di Malut. "Contohnya bocornya pipa tailing NHM," ujarnya. 

Dia menuturkan sedikitnya 5 warga Desa Balisosang Halut, diduga terkena dampak limbah tersebut, namun sampai saat ini belum mendapat penanganan dari dinas kesehatan setempat.

Sementara itu di Halteng, mereka menilai Pemkab kurang memperhatikan nasib 10 terdakwa yang kini sedang menjalani sidang di pengadilan Negeri Soa Sio Tidore. Pihak Weda Bay juga dituduh tak berpihak kepada warga lingkar tambang. 

Humas Solidaritas Mahasiswa Untuk Korban Tambang, Ardiansyah Faudji, menambahkan jika dirunut kasus ini terkesan dibiarkan agar proses pembakaran asset Weda Bay terjadi. 

Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut antara lain; Penghentian Eksploitasi Sumberdaya Alam di Malut, Tolak izin baru pertambangan di Malut, Kapolres Halteng harus dicopot dari jabatannya, dan Pemkab Halteng harus bertanggung jawab atas persoalan 10 terdakwa pembakaran aset Weda Bay (Day/Onk)

Mahasiswa Segel Kantor NHM

Radar Halmahera, senin 11 juli 2011

Tobelo - Setelah sebelumnya turun menggelar aksi demo, puluhan mahasiswa asal Maluku Utara (Malut) yang tergabung dalam solidaritas Mahasiswa Untuk Korban Pertambangan, Sabtu akhir pekan kemarin kembali mendemo kantor PT. NHM di Manado.

Aksi yang digelar sekitar pukul 10.00 WITA hingga 13.00 WITA dan mengambil jalur mulai dari asrama Malut dengan naik truk menuju kantor cabang NHM di Manado itu, berakhir dengan penyegelan kantor.

Sebelum menyegel kantor NHM, para mahasiswa ini menyampaikan pernyataan sikap mereka. Diantaranya meminta agar eksploitasi sumberdaya alam di Malut yang tak ramah lingkungan segera dihentikan. Mahasiswa juga menolak izin baru pertambangan di Malut. "Kita juga mendesak agar Kapolres Halteng segera dicopot," ungkap koordinator aksi lapangan dalam aksi tersebut, Risman A Rasyid, sabtu akhir pekan kemarin usai demo.

Para Mahasiswa ini juga mendesak agar Pemkab Halmahera Tengah (Halteng) segera bertanggung jawab atas penangkapan 10 orang sawai di kawasan lingkar tambang yang tanpa proses hukum yang adil oleh pihak perusahaan. "Kami juga desak agar izin PT. Tekindo karena merusak lingkungan, STOP Pertambangan di Kawasan Lindung," tegasnya.

Puluhan Mahasiswa meminta agar hak-hak ulayat masyarakat lingkar tambang dikembalikan dan segera menghentikan penggusuran atas nama pertambangan.

"Perpanjangan izin eksploitasi PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) juga dihentikan. Kami juga menuntut agar Dinas Kesehatan Halut segera bertanggung jawab atas lima warga Balisosang yang terkena penyakit akibat pencemaran di Sungai Tabobo," tegasnya.

Menurut mereka, Malut memiliki SDA yang melimpah, potensi perikanan yang begitu besar. Namun kekayaan itu, oleh pemerintah Malut tidak dikelola dengan berbasis kerakyatan dan lebih banyak merugikan masyarakat.

Menurut mereka, kesejahteraan daerah dan masyarakat Malut, khususnya warga lingkar tambang belum memadai. Justeru yang terjadi saat ini lanjutnya, maraknya kriminalisasi di daerah sekitar lingkar tambang, intimidasi oleh aparat keamanan, penangkapan warga tanpa proses hukum yang adil dan pencemaran lingkungan akibat limbah.

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian Manado itu, para mahasiswa ini menilai, lepasnya pipa tailing PT. NHM yang ketiga kalinya menjadi contoh nyata bahwa kehadiran perusahaan emas raksasa itu, telah membawa kerugian bagi warga setempat.

"Lima warga Balisosang yang kena penyakit gatal dan bisul sampai saat ini belum mendapatkan penanganan dari pihak Dinkes Halut, kami menilai mereka sengaja biarkan warga setempat menderita," kata Risman.

Bahkan, mereka juga menyentil sikap Pemkab Halteng yang membiarkan penangkapan 10 orang warga suku sawai lantaran menolak kebijakan pihak pertambangan PT. Weda Bay Nickel (WBN) yang tidak berpihak pada warga. "Pemkab Halteng harus bertanggung jawab, dan ini sudah merupakan pelanggaran HAM," tegasnya.

Setelah berorasi selama tiga jam dan menyegel kantor PT. NHM itu, para mahasiswa asal Malut ini pun bubar kembali ke asrama mereka dengan dikawal aparat kepolisian. (Dit)