WON Serukan Audit Semua Izin Tambang

Kendari pos,18 juli 2011

Kendari, Penetapan tersangka kasus illegal mining atau kasus tambang terhadap Bupati Kolaka, Buhari Matta terus memantik rasa simpatik dan prihatin dari berbagi pihak. Setelah Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menyampaikan keherananya terhadap persoalan ini, salah satu anggota DPR RI asal Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON) juga menganggap ada kejanggalan terhadap persoalan tersebut.

WON menilai bahwa proses penegakan hukum dalam kasus pertambangan ada ketimpangan. Ia pun menyerukan, agar pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan audit investigasi baik dari sisi lingkungan, maupun prosedur administrasi dan kebijakan untuk mengusut dan mengaudit Pemprov dan semua Pemkab yang telah mengeluarkan izin usaha pertambangan di Sultra. “Audit semua izin pertambangan dalam 10 bahkan 20 tahun belakangan ini agar nuansa politis dibalik penetapan tersangka salah seorang bupati di Sultra

karena ijin penambangan tidak menuai kontroversi yang terindikasi dibawah ke ranah politik,” katanya, lewat Black Berry Masengger yang dikirimkannya kepada Kendari Pos, kemarin. Anggota Komisi V DPR RI ini berharap agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya soal ijin-ijin tambang.

WON menduga, kasus yang dialami Buhari Matta juga terjadi di daerah lain di Sultra, hanya belum tersentuh hukum. Ia bercerita, saat di DPR, ia pernah ditemui sebuah forum yang mengatasnamakan masyarakat Sultra yang memberinya informasi tentang banyaknya kasus izin pertambangan di Sultra yang ditengarai menyalahi prosedur perundangan.

“Saya masih percaya terhadap kinerja polisi dan kejaksaan di Sultra, jangan sampai kasus salah satu bupati, menjadi dramatis karena diseriusi Kejagung, sementara rentetan kasus lain belum termaksimalkan,” katanya. Ia berharap agar polisi dan jaksa di Sultra bisa memberi transaparansi soal ini kepada masyarakat. “Tapi saya tetap mendukung proses penegakan hukum tanpa tebang pilih,” tukasnya.

WARGA DEMO PT ZHMI

Aktivitas Perusahaan Diblokir

Malut Post, Senin, 18 juli 2011

Weda-Ratusan massa dari Desa Sagea dan Desa Kea di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Sabtu (16/7) akhir pekan lalu memblokade kegiatan pertambangan nikel milik PT. Zhong Hairare Metal Indonesia (ZHMI).

Warga terpaksa melakukan aksi terkait dengan sistem rekruitmen tenaga kerja lokal, soal AMDAL yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga warga lingkar tambang merasa kehadiran perusahaan tersebut mengancam kehidupan mereka. Aksi warga dimulai pukul 16.00 WIT, dipimpin Kades Kea, Taslim Ambar.

Menurut Masri Anwar, salah satu orator, perusahaan yang bergerak dalam pertambangan nikel ini, sudah melakukan eksploitasi bahkan telah melakukan satu kali pengapalan biji nikel. "Padahal sampai saat ini masyarakat tak tahu soal AMDAL, karena tak pernah disosialisasikan kepada masyarakat lingkar tambang," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai kesepakatan perekrutan tenaga kerja, 60% tenaga kerja harus berasal dari Desa Sagea, tapi sampai saat ini hanya 17 karyawan yang berasal dari Sagea. Soal lain yang disentilnya adalah keberadaan karyawan perusahaan yang tak dilengkapi Alat Pelindung Diri (ALD) yang aman.

Pada kesempatan itu, pendemo bertemu dengan pimpinan PT. ZHMI, Mr Chy dan Djoko, salah satu manager. Mereka meminta Mr Chy agar melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Sagea. Namun yang bersangkutan menolaknya. Merasa dilecehkan, warga memblokir jalan dan aktivitas pertambangan. " Seluruh mobil perusahaan kami blokir di stock file areal Talaga Lagae Lol," terang Masri.

Sementara itu, dari data yang dihimpun Malut Post, PT ZHMI beroperasi atas Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemkab Halteng dengan nomor: 540/KEP/257/2010 dan nomor: 540/KEP/205/2010 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Halteng M. Al Yasin Ali.

Luas areal tambang mencapai 4000 hektar, namun sebagian lahan perusahaan merupakan lahan milik warga yang ditanami pohon pala dan cengkeh. "Karena itu kami minta PERUSAHAAN INI SECEPATNYA ANGKAT KAKI DARI SAGEA," tegasnya.

Secara umum, aksi berjalan aman dibawah pengawasan aparat kepolisian. (Day/onk).

Dewan Abaikan Warga Korban Limbah NHM

Lebih Pilih Ketemu NHM ketimbang Warga

Radar Halmahera, senin 18 juli 2011

Tobelo- Kunjungan 14 anggota DPRD Halut dari dua komisi ke Lokasi PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) untuk melihat dari dekat bocornya pipa tailing milik NHM yang sempat mencemari dua sungai di kecamatan lingkar tambang, yakni sungai Kobok dan Tabobo, ternyata dianggap tidak efektif.

Pasalnya, dalam kunjungan itu, Dewan tidak pernah menyempatkan diri untuk turun dan berkunjung berdialog dengan warga di lingkar tambang, terlebih warga Desa Balisosang yang lima warganya menderita penyakit luka-luka dan bisul akibat dari dampak buangan limbah itu.

Wakil rakyat Halut ini, dinilai pilih kasih dan diskriminasi. Sorotan itu datang dari kelompok Peduli Ramah Lingkungan (PRL). Mereka mengaku, kecewa dengan wakil rakyatnya yang telah menganak-tirikan warga lingkar tambang dan lebih peduli terhadap pihak perusahaan.

Itu karena menurut PRL, dalam kunjungan DPRD Halut ke NHM itu, mereka hanya melihat secara dekat lokasi terlepasnya pipa dan bertatap muka dengan pihak PT. NHM. Sementara setelah pertemuan itu, DPRD sepertinya acuh tahu saat melintas di kampung warga lingkar tambang, khususnya warga Balisosang yang terjangkiti penyakit gatal dan bisul.

"Dorang mau cuman datang lia NHM pe lokasi, bakudapa dengan perusahaan, sementara torang yang menderita tara lia," kata Kiu, pengurus PRL pada Radar Halmahera minggu kemarin.

Harusnya, sebelum turun ke NHM, Dewan menyempatkan diri untuk melihat dan menggali informasi dengan warga lingkar tambang, untuk dijadikan bahan sebelum bertemu dengan jajaran NHM.

Jangankan untuk singgah mampir, berbagai keluhan dan upaya yang disampaikan warga terkait kondisi lima warga mereka yang menderita luka luka tidak direspon, DPRD menurut mereka lebih memilih bertemu dengan NHM saja sementara aspirasi warga tak kunjung direalisasikan.

Meski begitu, mereka masih berharap agar DPRD Halut turun dan bertatap muka dengan warga untuk mendengar rintihan yang mereka rasakan selama ini. "Apakah tidak cukup bukti yang kami sampaikan, apakah harus tunggu sampai warga mati, masa mereka hanya bertemu NHM, sedangkan torang pe nasib bagaimana," kesalnya.

Sementara terkait dengan lima warga Balisosang yang mengalami penyakit kulit itu, dalam waktu dekat akan mendapat perawatan intensif dari dokter secara gratis.

Namun bantuan pengobatan gratis itu belum diketahui jelas dari mana asalnya, apakah dari dinas kesehatan (Dinkes) Pemkab Halut, bantuan PT. NHM atau perjuangan warga yang meminta dokter datang mengobati mereka. Pengobatan gratis itu sendiri diakui oleh Kiu dipastikan akan dilakukan dalam minggu ini. Dimana akan ada beberapa dokter yang turun ke desa mereka untuk melakukan pemeriksaan seluruh warga.

Namun dirinya juga belum tahu darimana awal mula rencana bantuan pengobatan gratis itu. "Kalau tara halangan hari selasa (besok, 19/7) akan ada pengobatan gratis, tapi saya juga bolong tau darimana bantuan itu, nanti kami hubungi pak datang supaya cari tahu," katanya pada Radar Halmahera sabtu kemarin via telpon.

Kabar itu, lanjutnya diberitahu oleh rekan-rekan mereka terhadap warga setempat dan meminta mereka bersiap untuk menunggu kedatangan dokter. Namun mereka berharap kabar itu betul direalisasikan karena keadaan warga saat ini cukup membutuhkan pelayanan medis untuk sembuhkan penyakit mereka yang sudah lama dijangkiti. (Dit)

Malifut Sudah Tak Lagi Konsumsi Ikan dari Teluk Kao

GMIH: JIKA TERBUKTI TERCEMAR, WARGA HARUS DIREHABILITASI

Radar Halmahera, Sabtu 16 juli 2011

Tobelo - Jika kampanye himbauan untuk tidak mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Kao yang tengah dilakukan oleh Forum Pemerhati Warga Lingkar Tambang (FPMLT) kepada warga lingkar tambang, ternyata, bagi warga di kecamatan Malifut, larangan ini sudah dilakukan warga sejak jauh hari.

Seperti yang dilakukan warga di Desa Ngofagita, Kecamatan Malifut. Dimana, warga setempat sejak tahun 2009 kemarin, sudah tidak lagi mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao.

Hal itu diakui Kades Ngofagita, Gazali Musa kepada Radar Halmahera, kemarin. Menurutnya, aksi ini dilakukan lantaran warga telah menyadari bila di Teluk Kao biotanya telah tercemar limbah PT. NHM.

"Sebenarnya torang di Desa Ngofagita, ada sebagian masyarakat yang sejak tahun 2009, sudah takut makan ikan disekitar wilayah sini," ungkap Gazali.

Dikatakan, hal itu dilakukan lantaran pada tahun tersebut, sudah dilakukannya sosialisasi tentang hal terkait oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WALHI MALUT ke warga. Oleh sebab itu, sebagian warga pun merasa yakin dan takut akan kondisi biota di Teluk Kao.

"Sebagian masyarakat so takut makan ikan di kawasan lingkar tambang, sebab mereka merasa benar dengan arahan dari WALHI, sebab mereka juga sadari dengan kondisi yang ada, yang mana nantinya di kawasan ini akan terjadi seperti sekarang," akuinya.

Sementara itu dikatakan, dirinya serta masyarakat yang berada di Kawasan Lingkar tambang sangat menyadari bila di kawasan tersebut, nasibnya kedepan sangat terancam dengan adanya eksploitasi dan operasi perusahaan tersebut, sebab akan berdampak fatal pada kehidupan warga sekitar. "Memang kitapun sadari kalau masa depan kita yang berada di wilayah ini terancam," katanya.

Sementara terkait dengan kampanye yang saat ini dilakukan oleh FPMLT, kades mengatakan, Desa Ngofagita sendiri telah ditindak lanjuti. Edaran tersebut yang mana telah disampaikan ke masyarakat. "Surat edaran dari FPMLT, saya baru ambil kemarin (kamis 14/7), ketua BPD yang kase. Tapi torang sosialisasi," pungkasnya.

Sementara ketua Dewan Sinode Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH), Pdt Anton Piga STh, menuturkan, meski pihaknya hingga kini mengantongi data empiris hasil penelitian atas kondisi air di Teluk Kao, namun menurutnya jikalaupun sungai tersebut positif tercemar, maka warga lingkar tambang yang berada di sekitar harus direhabilitasi secara medik.

Pasalnya dampak pencemaran sendiri tidak dirasakan saat ini, tapi itu terjadi pada tahun tahun mendatang.

"Saya belum tahi karena belum mengantongi data, tapi kalau informasi itu benar maka masyarakat harus direhabilitasi sehingga tidak berdampak terlalu jauh," terang Anton kepada Radar Halmahera, Jumat (15/7).

Menurut Anton, dugaan pencemaran itu baru sekarang senter dibicarakan masyarakat lingkar tambang, sementara realise resmi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Halut hingga saat ini belum terdengar kalau wilayah lingkar tambang, khususnya Teluk Kao telah tercemar.

Dengan begitu, data yang dimiliki BLH Halut harus disandingkan dengan data ilmiah yang dipresentasikan pihak FPMLT, agar dapat disesuaikan dengan fakta lapangan.

"Kalaupun dari BLH Halut selalu mengklaim tidak ada pencemaran maka data ilmiah yang dikantongi masyarakat lingkar tambang harus disandingkan agar bisa disesuaikan dengan fakta di lapangan," tegas dia.

Ketika ditanya surat dukungan dari masyarakat lingkar tambang terkait dugaan pencemaran di Teluk Kao, Anton mengaku belum mengantonginya. Dan kalaupun sudah ada surat disertai data ilmiah, pihaknya akan menjelaskan secara panjang lebar menyangkut sikap GMIH.

"Hingga saat ini saya belum mengantongi surat itu, kalau sudah ada dan setelah dipelajari, saya akan bicarakan lagi," ucapnya. (Cal/tr8)

WALHI DEMO KEDUBES PERANCIS

Radar Halmahera - Jumat, 15 juli 2011

Jakarta - Kehadiran PT. Weda Bay Nickel dan sejumlah kebijakan yang dihasilkannya di Halmahera Tengah kemarin, menjadi sorotan aktivis Wahana Lingkungan Hidup di Jakarta. 

Para aktivis Walhi itu bersama aktifis yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang, mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Perancis di Jl. Thamrin, Jakarta dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedubes tersebut. 

Aksi itu mengangkat tema "TIDAK ADA Liberte, Egalite, Fraternite untuk orang Tobelo Dalam dan Orang Sawai

di Maluku Utara. Pemerintah Perancis harus bertanggung jawab atas perbuatan Eramet di Halmahera. Liberte, Egalite, Fraternite (Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan), adalah slogan yang dipakai Bangsa Perancis pada awal abad 17 mencetuskan revolusi Perancis melawan tirani kerajaan. 

Dalam pernyataan sikapnya, Walhi menyebutkan, semangat itulah yang mendorong kemerdekaan Bangsa Perancis, kemerdekaan untuk berdaulat atas sumber-sumber kehidupan, atas hak asasi rakyat Perancis. "Kebanggaan atas kedaulatan itu sayangnya tidak didapat oleh masyarakat Tobelo Dalam dan Masyarakat Sawai selaku masyarakat yang mendiami, mengelola dan menjaga dengan baik kawasan di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara," sebut Walhi dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam aksi tersebut. 

Walhi menyatakan, Kerakusan akan sumberdaya alam, ketamakan yang dulu dibenci oleh bangsa Perancis, kini disuguhkan oleh Eramet, sebuah perusahaan asal Perancis yang dengan sewenang-wenang merampas hak-hak asasi masyarakat Tobelo dalam dan Masyarakat Sawai. Eramet memperlihatkan bentuk-pentuk imperialisme yang dulu ditentang oleh bangsa Perancis. 

Menurut Walhi, Teluk Weda, kawasan yang sangat indah di daerah Halmahera Tengah memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di hutan wilayah tersebut terdapat jenis burung beo (Chattering lory) berstatus terancam dalam Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List 2007. 

Disamping itu, terdapat empat jenis spesies burung berstatus rentan yakni kakaktua putih, Drummer Rail, Sombre Kingfisher dan Dusky Friarbird. Selain burung, terdapat 9 amfibi masuk ke dalam IUCN Red List. Diantaranya species Nyctimystes rueppelli (Cuora amboinensis) berstatus rentan, kadal Sailfin (Hydrosaurus amboinensis) dinyatakan dilindungi berdasarkan aturan Indonesia. Aktivitas di kawasan itu juga mengacam kepunahan burung Bidadari Halmahera(semioptera walacei) yang merupakan simbol dan logo Maluku Utara. "Sangat ironis kalau pembangunan di Maluku Utara tidak menghargai Simbol-simbol entitas Orang Maluku Utara sendiri," lanjut Walhi. 

Jenis tumbuhan langka dan terancam punah yang terdapat dalam wilayah kontrak karya Weda Bay Nickel diantaranya Kayu Besi (Intsia bijuga) dan Hopea gregaria. Setidaknya terdapat 17 jenis tumbuhan kayu dalam wilayah tambang Weda Bay Nikel diatur oleh peraturan Indonesia atau International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) Red List karena statusnya terancam punah. Diwilayah tersebut juga orang Sawai dan orang Tobelo Dalam menggantungkan hidupnya. 

Keberadaan Weda Bay Nickel juga mengancam situs Budaya Goa Batu Lubang dan Talaga Lagae Lol, dimana Talaga Lagae Lol selain sebagai sumber mata pencaharian bagi warga Sagea juga disana diyakini oleh Masyarakat setempat, terdapat Makam Sultan Jailolo yang merupakan Sultan Tertua dari empat Sultan yang ada di Maluku Utara. 

Dalam rilisnya, Walhi menyebutkan bahwa WBN, dengan sewenang-wenang menggusur wilayah kelola masyarakat, dan sudah membuat duka bagi masyarakat Tobelo Dalam dan Masyarakat Sawai. "Intimidasi dan kriminalisasi dilakukan terhadap masyarakat di Teluk Weda sebagaimana yang pernah dilakukan Raja Louis XV dan Louis XVI pada masa kekelaman di Perancis. Bekerja sama Eramet dengan aparatus lokal maupun nasional yang sifat dan tingkahnya tidak jauh beda dengan Turgot (pengawas keuangan umum di jaman Louis XV-XVI) dan Jacques Necker (Direktur jendral keuangan kerajaan)", tukas Walhi. 

Walhi kemudian mendesak agar Pemerintah Perancis harus mendesak Eramet untuk Menghentikan aktifitasnya dan menarik diri dari Maluku Utara, bertanggung jawab terhadap penindasan yang dialami oleh Masyarakat Tobelo Dalam dan Masyarakat Sawai. "Bertanggung jawab terhadap kerusakan biodiversity, penghilangan dan pengerusakan ruang-ruang hidup masyarakat Tobelo Dalam dan masyarakat Sawai, juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya konflik horizontal yang disebabkan oleh praktek-praktek buruk Eramet di Teluk Weda. Kami juga menuntut pertanggung jawaban Pemerintah Indonesia yang dengan sewenang-wenang mengabaikan hak-hak masyarakat di Teluk Weda serta berkonspirasi dengan perusahaan tambang asing untuk merusak lingkungan, tatanan sosial dan budaya masyarakat di Maluku Utara, khususnya Teluk Weda, "kata Eksekutif Daerah Walhi Malut, Ismet Soelaiman. (*)

Hari Ini Demo Akbar ke NHM

Radar Halmahera, kamis 14 juli 2011

Tobelo - Warga lingkar tambang PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) hari ini berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran memprotes dugaan pencemaran yang menimpa dua sungai di lingkar tambang dan pengelolaan dana CSR dari NHM. 

Aksi hari ini diagendakan berlangsung pada 3 titik, yakni DPRD Halut, Kantor Bupati Halut dan di depan pintu masuk PT. NHM. Dominggus Isak Bitjara, Koordinator Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang (FPMLT) yang juga koordinator aksi mengatakan, aksi hari ini akan diikuti oleh ribuan warga lingkar tambang. 

Menurut dia, aksi hari ini adalah pra kondisi terhadap rencana aksi serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi Utara, Makasar, Surabaya dan Jakarta, dimana Mahasiswa asal Maluku Utara menyebar menuntut ilmu. 

"Untuk pra aksi sendiri, fokus massa berada di kantor DPRD Halut, Pemkab dan kantor NHM. Dan saya sudah koordinasi dengan para anggota DPRD agar bisa kooperatif menghadapi massa aksi", ujar Dominggus Rabu (13/7). 

Untuk menggelar aksi di Jakarta, pihaknya berencana berangkat (18/7) senin pekan depan. Dan di Jakarta aksi demo digelar di tiga titik yaitu di kantor DPRRI, KPK dan Kedubes Australia. Pada aksi itu juga, akan dilibatkan seluruh Mahasiswa Maluku Utara yang ada di Jakarta. 

Menurut dia, selain menggelar aksi, mereka juga akan membawa rekaman-rekaman visual untuk diserahkan ke media nasional, sekaligus gelar konfrensi pers yang intinya, meminta PT. NHM angkat kaki dari Halut. 

Sebab, semenjak melakukan eksploitasi tidak banyak hal positif yang dilakukan. Malah sebaliknya dampak negatif yang lebih banyak dirasakan masyarakat lingkar tambang. "Di Jakarta kita juga libatkan seluruh mahasiswa Malut. Selain itu, kita juga gelar jumpa pers untuk mengekspose kebobrokan NHM", ujar dia. (Cal)

Protes Eksplorasi di Halmahera, Walhi Demo di Kedubes Prancis

Ari Saputra – detikNews

Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggelar unjuk rasa di Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis, Jakarta. Mereka meminta perusahaan nikel asal Prancis menghentikan eksplorasi di Halmahera, Maluku Utara. Sebab, eksplorasi itu mengancam keindahan alam, ekosistem dan masyarakat adat.

“Kami menuntut pemerintah Perancis mendesak perusahaan tersebut menarik diri dari Maluku Utara. Kami juga meminta tanggungjawab atas kerusakan biodiversity disana,“ kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Maluku Utara dalam release yang diedarkan saat melakukan aksi damai di Kedubes Perancis, Jl MH Thamrin, Kamis (14/7/2011).

Menurut Walhi, dalam melakukan operasinya, perusahaan Prancis menggunakan nama lokal yakni PT WBN. Perusahaan ini yang melakukan lobi ke pemerintah daerah agar Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga merayu masyarakat adat melepas tanah untuk kegiatan eksplorasi.

“Tindakan itu mendorong konflik horizontal. Ada juga kegiatan buruk terhadap masyarakat Tabelo Dalam dan Sawai. Belum beroperasi (menambang nikel) saja sudah bikin masalah,“ terang Walhi.

Aksi damai yang diikuti 10 aktivis Walhi tidak mengundang perhatian pelintas jalan. Polisi yang berjaga pun hanya memantau dari kejauhan untuk aksi sekitar 20 menit ini.

Kawasan Halmahera merupakan wilayah yang sangat indah. Di Teluk Weda, misalkan, menurut Walhi terdapat jenis burung beo (chateering lory) yang menurut dunia internasional sudah terancam punah. Juga 4 jenis burung yang turut terancam bila tambang nikel beroperasi yakni kakaktua putih, drummer rail, sombre kingfisher dan dusky friarbird.

Di calon lokasi pertambangan tersebut, juga terdapat burung Bidadari Halmahera. Burung ini merupakan simbol dan logo Maluku Utara.

“Sementara tumbuhan langka yang dilindungi seperti kayu besi dan hopea gregaria. Itu belum termasuk 17 jenis kayu yang dilindungi oleh Undang-undang,“ pungkas Ismet. (Ari/gun)

Link berita :

http://www.detiknews.com/read/2011/07/14/122950/1681117/10/protes-eksplorasi-di-halmahera-walhi-demo-di-kedubes-prancis

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/14/45043/protes_eksplorasi_di_halmahera_walhi_demo_di_kedubes_prancis

http://www.swatt-online.com/2011/07/walhi-demo-di-kedubes-prancis-untuk-protes-eksplorasi-di-halmahera/