Pernyataan Sikap POSKO “PULIHKAN HAK RAKYAT INDONESIA” - Maluku Utara

“Hapus Liberalisasi Pertambangan Dan Hentikan Perampasan Tanah Rakyat” 

Melawan lupa. Masih segar dalam ingatan kita sepanjang kepemimpinan rezim SBY hingga dipenghujung tahun 2011 kemarin, tahun kelam yang marak dengan tindak kejahatan kemanusiaan dan pembantaian dimana ramai berdesing peluru aparat negara (TNI, POLRI) menyasar massa rakyatnya sendiri yang melakukan aksi protes akan laju kapitalisasi dan liberalisasi ruang hidup juga aset-aset produktif rakyat yang nyaris tergadaikan secara menyeluruh kepada investasi modal asing dan swata nasional yang melibatkan (korporasi pertambangan skala raksasa, industry perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri).

Kasus TIAKA, penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Kulo Bawah, kecamatan Mamasalato Morowali, Sulawesi Tengah menjelang lima hari pasca peringatan hari kemerdekaan 22 Agustus 2011 dalam menuntut janji kepada Medco yang merupakan investor minyak Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco E&P Tomori. Awal Desember 2011, kita kembali digegerkan dengan pengaduan masyarakat beberapa desa di Mesuji Lampung kepada DPR RI mengenai peristiwa pembunuhan sekitar 30 orang masyarakat desa disekitar perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung dan sumatera selatan dimana peristiwa itu terjadi antara tahun 2009-2011.

Dan terakhir 24 Desember 2011, gerak juang warga Lambu, Kabupaten Bima, NTB, bersama elemen-elemen rakyat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang kembali melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) bersama kongsinya dengan Arch Exploration (yang mana manajer direkturnya sekarang Jhon Carlile, dulunya merupakan manajer eksplorasi bagi tambang Newcrest Mining, perusahan induk NHM) kemudian dibantai dengan rentetan peluru oleh satuan aparat kepolisian Brigade Mobile.

Insiden pembantaian ini persis seperti yang terjadi di kampung Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 2006. Dimana warga beberapa desa lingkar tambang PT NHM yang melakukan aksi tuntutan akan hak ulayat atas hutan dan lahan perkebunan yang dicaplok secara sepihak oleh perusahaan di depan kantor perusahaan tersebut kemudian diintimidasi dan dibunuh. Dikisahkan oleh para saksi, warga yang terlibat aksi kemudian ditangkap dan disuruh berbaris jongkok oleh komandan kepolisian dan kemudian Rusdi Tunggapi disuruh berdiri dan maju kedepan lantas ditembak.

Di pulau Gebe, Halmahera Tengah, Februari 2010 massa rakyat yang terdiri dari warga 6 kampung bersama elemen mahasiswa yang melakukan aksi protes kemudian ditembak secara membabi buta tepat di halaman kantor PT. ANTAM Gebe oleh aparat Polres Halteng. Tidak lupa pula kriminalisasi terhadap buruh tambang PT Weda Bay Nickel yang melakukan aksi protes atas kebijakan sepihak manajemen perusahaan tersebut kemudian ditangkap dan berakhir di rutan kejaksaan tinggi Kota Tidore Kepulauan.

Berikut ancaman ekspansi industri kelapa sawit oleh PT. Gelora Mandiri Membangun yang tengah menggusur dan mencaplok kawasan perkebunan produktif masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan pulau-pulau Joronga yang telah melakukan aksi penolakan dan pendudukan.

Sedang di sektor kota, khususnya Kota Ternate konflik sengketa tanah yang melibatkan pemodal dan birokrasi negara, dimana lahan-lahan produktifitas warga kemudian dikapling untuk kepentingan pemodal secara sepihak. Hal ini merupakan kesewenangan penggunaan otoritas pemerintah yang pro modal mengakibatkan perampasan tanah dibenarkan melalui proses yang diistilahkan S. Rahma Mary H CS sebagai “negaraisasi” tanah-tanah rakyat (sengketa tanah di Fitu menjadi contoh kasus). Sehingga menambah daftar konflik sengketa agraria antara rakyat dan korporatokrasi di Maluku Utara.

Dengan demikian tak pelak lagi bahwa rezim SBY merupakan boneka imperealis, tak ubahnya dengan ORBA yang begitu gigih melegitimasi praktek genocide (pembantaian massal). Inilah salah satu bentuk dari anarki kapitalisme yang mendikte pemerintah menjadi kelas penguasa despotis.

Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Posko “Pulihkan Hak Rakyat Indonesia, menyatakan sikap:

1. Stop penggusuran dan kembalikan lahan produktifitas rakyat (perkebunan dan pertanian);
2. Hentikan segala bentuk represifitas aparat kepolisian dan TNI terhadap rakyat;
3. Tuntaskan segera kasus sengketa agrarian di Maluku Utara;
4. Tolak dan hentikan segera investasi pertambangan dan perkebunan sawit di Maluku Utara (PT. NHM, PT WBN, PT ANTAM, PT Gelora Mandiri Membangun);
5. Hentikan penggusuran dan sediakan tempat berdagang yang layak dan strategis untuk PKL;
6. Tuntaskan kasus sengketa lahan dan kembalikan tanah rakyat (Fitu, Gambesi dll);
7. Penuhi hak-hak ekologis.
8. Tolak privatisasi BUMN, pendidikan, kesehatan dan sector vital lainnya.

Dari pernyataan sikap di atas, maka kami mendesak kepada:

1. Gubernur Maluku Utara, Walikota Ternate untuk segera menyelesaikan kasus sengketa agraria di Maluku Utara;
2. Kapolda Maluku Utara untuk menindak tegas oknum-oknum kepolisian yang melakukan segala tindakan represif terhadap rakyat;
3. Kapolda Maluku Utara untuk segera menarik personilnya dari wilayah-wilayah yang rentan dengan konflik sengketa Agraria;
4. DPRD Provinsi untuk segera membentuk pansus guna menyelesaikan konflik sengketa SDA/agraria di Maluku Utara.

Ternate, 12 Januari 2012

Mengetahui,

POSKO “PULIHKAN HAK RAKYAT INDONESIA” - MALUKU UTARA 

1. WALHI MALUT
2. SeBUMI
3. PEMBEBASAN
4. PEREMPUAN MAHARDHIKA
5. GEMPAR
6. SAMURAI
7. Serikat Mahasiswa Indonesia
8. PMII Cab. TERNATE
9. FKPMM
10. SLAVERY COMMUNITY
11. Sarekat Hijau Indonesia - MALUT
12. HPMS TERNATE
13. HIPMAGAD
14. HIPMAGALUR
15. HPMW
16. FOLPENS
17. PPRM
18. IPMA SAGEA

“Orang Punya Orang Punya, Torang Punya Torang Punya”

“Hentikan Perampasan Tanah, Lawan Rezim Penindas Rakyat,

Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat”

Sentral Komunikasi : Kantor WALHI Maluku Utara

Pemerintah Diminta Pro Warga

Malut Post, Jumat 06 Januari 2012

Terkait Penolakan Kelapa Sawit

TERNATE-Pemerintah diminta berpihak kepada masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit, PT.GMM di Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan (Halsel). Bila tidak, sengketa antara masyarakat dan pihak perusahaan yang memanas belakangan ini, bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Ismet Soelaiman, mengatakan masyarakat setempat ngotot mempertahankan lahannya demi kelangsungan hidup mereka.

“sekitar enam desa yang menjadi sasaran lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu mengganggu lahan masyarakat yang dominan terdapat tanaman cengkih, pala dan kelapa. Masyarakat mempertahankan lahan mereka karena warga hidup dengan tanaman mereka itu,” ujarnya kepada Malut Post via ponsel kemarin (5/1). Karena itu, dia meminta pemerintah jeli melihat masalah ini. “jika tidak, dikhawatirkan peristiwa Mesuji dan Bima terjadi di jazirah Maluku Utara,” katanya.

Persoalan ini juga mengundang perhatian mahasiswa Malut di luar daerah. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara HIPMU, Iskandar Idrus, mengatakan pemerintah terkesan melindungi pihak investor dengan alasan menguntungkan ekonomi daerah. Padahal dampak sosialnya sangat merugikan masyarakat.

Kita melihat kasus Mesuji sebagai potret sosial untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah, maka pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, jangan hanya menguntungkan orang tertentu. Dalam kasus ini, warga sekitar kawasan kelapa sawit itu akan menjadi kuli ketika perusahaan itu berjalan dan upahnya hanya seberapa saja,” kata Iskandar. (tr-04/fai).

10 November, Mengenang dan Menuntut Keadilan Bagi Korban Korporasi yg telah Gugur

mengundang :

AKSI BERSAMA ; MENGENANG DAN MENUNTUT KEADILAN BAGI KORBAN KORPORASI YANG TELAH GUGUR.

10 November 2011
Pukul : 09.00 - 12.00 WIT
di Bundaran RRI Ternate

Irawan Siap jadi Tumbal NHM

Radar Halmahera - Sabtu, 29 oktober 2011

Tobelo - Konsolidasi untuk melakukan aksi dalam rangka melumpuhkan aktivitas PT. NHM terus dilakukan para tokoh yang memelopori aksi protes terhadap perusahaan asing tersebut.

Irwan Sangaji, anggota DPRD Halmahera Utara dari daerah pemilihan Kao-Malifut, mengaku hingga kemarin koordinasi dengan sejumlah tokoh di daerah lingkar tambang telah dilakukan.

Dalam koordinasi awal itu, mereka menyepakati setiap Desa menyumbang 10 orang. Irawan sendiri menyatakan dia siap menjadi martir.

"Saya siap berkorban dan menjadi martir meski ditembak karena kita hanya membela kepentingan rakyat banyak. Sudah saatnya NHM diHENTIKAN !" Tegas dia.

Isak Bitjara, koordinator Kao Center juga senada. Isak mengatakan, siapapun yang tak mendukung konsolidasi membekukan PT. NHM adalah mereka yang masuk kategori ikut serta merampok kekayaan rakyat Halmahera Utara.

Aksi Malam Hari untuk Refleksi Sumpah Pemuda

Ternate - Berbagai elemen mahasiswa Maluku Utara, antara lain Pusat study Masyarakat Ternate (Pusmat), Samurai dan Alkindi, menyatu dalam Gerakan Mahasiswa Maluku Utara menggelar aksi malam hari di depan eks Kantor Gubernur Maluku Utara, yang menyoroti penanganan persoalan korupsi, lunturnya gerakan pemuda serta hilangnya cita-cita kemerdekaan. 

Selain itu, ada pula barisan massa dari Golongan Penulis Muda Unkhair (Go Pena Unkhair), Pemuda Pembebasan, dan HMI Komisariat Eksakta UMMU, yang menyoroti lunturnya nilai-nilai kritis kaum muda. 

Di tempat yang sama, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pembebasan, dalam refleksi sumpah pemuda, menyuarakan 10 item tuntutan, yakni menolak kebijakan ekonomi politik negara yang tunduk pada kpentingan negara asing. Tolak privatisasi BUMN, Tolak Sail Morotai, Tolak segala bentuk penggusuran di Kota Ternate. Segera mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Naikkan harga komoditi pertanian. Tuntaskan kasus korupsi. Stop pungli di sekolah. Nasionalisasi perusahaan asing. Dan bangun industrialisasi nasional yang kuat dan tangguh dibawah kontrol rakyat.

Peringati Sumpah Pemuda dengan Aksi

Malut Post - Sabtu, 29 oktober 2011

Ternate-Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) dan Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) Malut, jumat (28/10) sekita pukul 10.00 Wit kemarin menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Malut. Aksi itu dilakukan untuk memperingati HUT Sumpah Pemuda yang jatuh pada jumat 28 oktober 2011 kemarin.

Massa aksi yang menamakan diri Lingkar Nurani datang ke kantor Kejati menumpang satu unit truk yang dilengkapi dengan sound system. Dalam orasi yang disampaikan koordinator aksi Alan Ilyas mengingatkan momentum sumpah pemuda mestinya menjadi refleksi terhadap reposisi gerakan mahasiswa yang selama ini terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan elit politik di daerah ini.

Alan juga menilai refleksi lahirnya sumpah pemuda ini harusnya menjadi catatan bagi aparat penegak hukum di Malut, karena selama ini kasus-kasus korupsi seperti kasus Halsel Ekspres yang sengaja di SP3 oleh kejati, kasus bantuan sosial2007/2008 di Provinsi, kasus pembebasan lahan sofifi, kasus pertambangan Halsel yang tidak memiliki IUP, kasus Damkar dan DTT.

"Sejumlah kasus-kasus ini sengaja didiamkan oleh Kejaksaan Tinggi Malut," teriak Alan. Kemudian massa melanjutkan aksinya menuju Polda Malut.

Sambut Sumpah Pemuda dengan Demo

Malut Post, Sabtu 29 oktober 2011

Tidore - Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Provinsi Maluku Utara dan Eksekutif Kota - Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (EK-LMND) Tidore kemarin merayakan Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Tidore Kepulauan (Tikep).

Aksi kedua elemen tersebut berlangsung ketika upacara hari sumpah pemuda di halaman kantor walikota. Materi demonstrasi ini menyuarakan amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

PRD dan LMN menilai penyelenggaraan pamerintahan SBY-Budiono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana digariskan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945.
"Pemerintah sekarang telah menghianati semangat konstitusi yang anti penjajahan, khususnya pasal 33 UUD 1945 dengan membiarkan berlakunya undang-undang yang pro kepada liberalisasi ekonomi," ujar salah satu orator.

Selain itu pemerintah SBY-Budiono tidak bisa mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan sosial, karena membiarkan perekonomian nasional dikuasai oleh modal asing dari negeri imperealis. Olehnya mereka mengajak seluruh kekuatan politik nasional untuk berjuang bersama-sama menghentikan pemerintahan yang patuh dan tunduk kepada imperealisme dan menggagas sebuah pemerintahan yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian nasional. (Ato/alc)