TERNATE - Kaki-kaki yang sibuk berlalu lalang, dan teriakan jajanan kaum Ibu, ramai berlangsung di atas jembatan kayu Pelabuhan Moti Kota. Hampir tiap pagi, suasana ini kan didapati, kala transportasi laut berupa speed boat, atau motor kayu merapat.
Di sisi utara, tak jauh dari keramaian itu, puing-puing beton terserak di tepian pantai, bahkan sebagiannya sudah terendam laut. Bisu dalam hempasan ombak, namun menyimpan sejarah masa silam negeri ini, yang penuh penindasan.
“Dulunya, puing – puing ini merupakan tembok kokoh, benteng yang berdiri tegar di kaki Gunung Tuanane. Kami sering menyebutnya SEPERA, singkatan dari semangat perjuangan rakyat. Inilah banteng Nassau kedua, setelah yang ada di Pulau Banda – Maluku,” tutur Nahrawi Jalal, seorang pemuda Pulau Moti sembari duduk di atas puing yang tersisa.
Menurut catatan sejarah, pertengahan abad ke-17, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mengalami kegalauan akibat terjadi kelebihan produksi cengkeh, yang menyebabkan harganya menjadi turun di pasar Eropa. VOC kemudian menerapkan kebijakan extirpatie, yakni pemusnahan pohon pala dan cengkeh milik rakyat Maluku Utara. Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dilakukanlah pelayaran bersama antara VOC dan Kesultanan Ternate, yang kemudian dikenal dengan nama hongitotchen.
Kebijakan extirpatie yang ditandatangani oleh Sultan Mandar Syah di dalam Benteng Orange pada 31 januari 1652, menyebabkan dua pulau penghasil cengkeh terbesar di Maluku Utara zaman itu, yakni Pulau Makian dan Pulau Moti terkena imbasnya. Cengkeh dan pala, yang menjadi tanaman utama warga, dibabat habis hingga ke akar-akarnya.
Kini, artefak sejarah yang menjadi saksi bisu penggalan kisah penindasan kolonial masa silam itu, tak lagi kokoh berdiri. Terbiar hancur, dikikis abrasi dan usang dimakan waktu. Puing-puing itu hanya disapa ombak, dan riuh rendah suasana pagi di atas jembatan kayu, dermaga Pulau Moti.
