Aman Suport Suku Sawai

Malut Post Kamis, 3 juni 2011

Weda - Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mendukung upaya yang dilakukan warga adat Sawai terkait ganti rugi lahan yang masuk dalam areal pertambangan PT. Tekindo Energi.

Hal ini dituturkan salah satu pengurus AMAN Malut Munadi Kilkoda. "Sangat disayangkan jika PT. Tekindo menganggap enteng hak adat masyarakat suku Sawai," katanya. Padahal pihak perusahaan seharusnya memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Karena keberadaan suku Sawai sudah turun temurun, maka sudah seharusnya hak mereka diakomodir.

Dia berharap perusahaan tersebut tak melakukab provokasi kepada masyarakat lingkar tambang, dan jika provokasi tersebut dilakukan, maka pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwajib.

Kepada Malut Post, Munadi meminta bupati mengevaluasi kembali izin usaha pertambangan (IUP)n sebab PT. Tekindo sudah melakukan pelanggaran terhadap warga suku Sawai.

Seribuan Warga Terancam Perusahaan tambang

Tuesday, 07 June 2011 08:28 Erwin Djamilgo, Reporter Radio Gema Hikmah Ternate, Maluku Utara 

KBR68H - Sekitar 1400-an kepala keluarga di sekitar wilayah pertambangan PT Weda Bay Nickel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terancam kehilangan mata pencarian akibat pengalihan kawasan hutan lindung untuk aktivitas pertambangan. 

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, Fahrudin Maloko mengatakan, pengalihan kawasan hutan lindung seluas 4 ribu hektar itu mengancam kehidupan masyarakat yang rata-rata sebagai petani.

“Di Kabupaten Halmahera Tengah sekarang ada konsesi besar PT Weda Bay Nickel dengan jumlah luasan 3 ribu hektar lebih, diketahui bahwa sekitar 44 persen atau 4 ribu lebih kawasan hutan lindung akan dialihkan fungsi sebagai kuasa pertambangan, ini berimplikasi kepada 1 400 kepala keluarga yang berada dilingkar tambang. Otomatis pada intinya Walhi Maluku Utara menolak investasi pertambangan,” tegas Fahrudin.

Ia menambahkan, bukti perusakan lingkungan akibat perusahaan tambang di Maluku Utara terlihat jelas. Misalnya, hancurnya Pulau Gee di kabupaten Halmahera Timur akibat aktivitas PT Antam. Kondisi ini menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan di Desa Buli dan Desa Maba.

http://www.greenradio.fm/news/1-latest-news/6006-seribuan-warga-terancam-perusahaan-tambang-

Pertambangan Sengsarakan Warga Halmahera Utara

Monday, 30 May 2011 12:05 Erwin Djamilgo, Reporter Radio Gema Hikmah Ternate, Maluku Utara 

KBR68H - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara mengecam rusaknya lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang. Manager Kampanye Walhi Maluku Utara, Fahrudin Maloko mengatakan, aktivitas PT Nusa Halmahera Mineral di Kabupaten Halmahera Utara telah mencemari sungai Tabobo. Pencemaran ini menyebabkan matinya mata pencaharian masyarakat di Desa Balisosang dari sektor perkebunan.

Menurut Fahrudin, rusaknya lingkungan akibat pertambangan di daratan Halmahera bukan hanya terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, tetapi hampir merata di seluruh daerah itu. Walhi Maluku Utara mendesak pemda setempat segera memperbaiki kondisi lingkungan di pulau Halmahera.

“Kondisi lingkungan terutama di Maluku Utara sudah bencana ekologi, di PT NHM tepatnya di Sungai Tabobo sudah indikasi tercemar limbah, untuk Kabupaten Halmahera Timur di pulau G bekas aktivitas PT Antam saat ini mencemari kawasan laut sehingga mematikan produktivitas nelayan di sekitar desa Maba dan desa Buli,” papar Fahrudin. 

Ia menambahkan, masyarakat di Kabupaten Halmahera diperkirakan mulai pindah ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak. 

http://www.greenradio.fm/news/latest/5929-pertambangan-sengsarakan-warga-halmahera-utara-

Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Sekretariat: Jl. Pahlawan Revolusi, Kel Gamalama, Ternate, Maluku Utara

Email: mahadhikaternate@gmail.com, Hp: 0852  9817 7698

PERNYATAAN SIKAP 

Nomor : 016/PS/eks/KKT-PM/Tte/IV-11

 Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab !!!

Gerakan aksi massa untuk yang dilakukan oleh masyarakat kota Weda pada tanggal 26 Februari 2011, untuk menuntut  PHK sepihak yang dilakukan pihak Weda Bay Nickel,  berakhir dengan tindakan anarkis sebagai bentuk dari ekspresi kekecewaan. Massa aksi yang tidak diterima untuk melakukan hearing terbuka, kemudian tidak dapat mengontrol emosinya dan membakar speedboad milik WBN. Pembakaran Ini merupakan proses sebab akibat mengingat pihak WBN maupun pemerintah daerah tidak berinisiatif untuk menyelesaikan kasus PHK yang menimpa karyawan di Weda. Kadis Nakertrans Halteng, Saleh hamjah menyatakan bahwa WBN melakukan PHK tanpa memberikan tembusan surat PHK ke Disnakertrans, baik itu berupa surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tapi tiba-tiba memberhentikan karyawan dengan alasan pelanggaran berat. Selain itu pihak WBN melalui manajer administrasinya melarang para karyawan untuk membentuk serikat pekerja, hal ini tentu saja melanggar hak-hak pekerja untuk dapat berorganisasi. Hal yang mungkin ditakutkan oleh WBN adalah terbentuknya kesadaran dari karyawan, sehingga mereka menuntut kejelasan mengenai kontrak kerja yang selama ini merugikan mereka.

Selang beberapa hari kemudian paskah gerakan aksi massa, tepatnya tanggal  6 maret 2011, polisi menangkap 10 orang warga yang terindikasi melakukan proses pembakaran asset WBN. Mereka dianatarnya Azwar Salim, Rusli ishak, Yowikson togo, Muhlis hasim, Rahman mohtar, Asis adan, Haeril sirajudin, Joni Etehua, Daud rabo dan irham yusuf. Mereka ditangkap dengan sangat tidak manusiawi, dikepung dan dijemput seperti terorisme internasional. Padahal mereka bukanlah tersangka seperti yang dilaporkan oleh pihak WBN kepada polres Halmahera tengah, tetapi mereka adalah korban dari kebiadaban WBN yang berwatak ekploitatif, ekspansif dan akumulatif. Selama proses pemeriksaan di Polres Halteng, para korban tidak didampingi oleh kuasa hukum dan ditekan secara psikologis untuk menyalahkan tindakan mereka sendiri.

Yang lebih mengharubiru rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, adalah ketika salah satu korban yang juga seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dijemput paksa di Galela oleh aparat kepolisian Halmahera utara. Aswar salim, korban yang sedang berada di Galela dalam rangka mengikuti Kuliah Kerja Sosial sebagai  salah satu agenda pengabdian terhadap masyarakat (agenda akademik UMMU), dibawa oleh polisi menuju Tobelo dan menjadi tahanan titipan di Polres Halmahera utara. Meskipun Rektor UMMU telah memberikan statement bahwa korban tak boleh ditahan selama sedang mengikuti program Kuliah Kerja Sosial, tapi polisi berdalih bahwa penangkapan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri di Ibukota Negara. Jika ditelusuri tentang kejelasan instruksi langsung dari Kapolri terkait dengan penangkapan, maka hal tersebut tidak valid karena tidak didukung dengan surat perintah. Tentu saja permasalahan penangapan terhadap warga merupakan otoritas dan intruksi Kapolres Halteng, sebab sangat mustahil Kapolri harus mengurus masalah skala kecil sedangkan masalah kriminl besar lainnya masih belum terselesaikan.

Kasus ini kemudian direspon oleh berbagai elemen baik itu Mahasiswa, organisasi Gerakan dan NGO, mereka melakukan konsolidasi, agitasi propaganda dan mobilisasi massa agar WBN segera mengangkat kaki dari Maluku utara. Di Ternate sendiri, beberapa elemen kemudian membentuk SERIKAT PEDULI MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG MALUKU UTARA yang terdiri dari (PEREMPUAN MAHARDHIKA, PEMBEBASAN, FOSHAL, WALHI, LML, HMI HIPMI Halteng, SeOPMI  dan TOGAMMOLOKA) menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan, Mendesak Kapolda Maluku Utara agar mencopot Kapolres Halmahera tengah  karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan dan menuntut WBN segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara. Di daerah daerah lain pun melakukan aksi  yang sama, sebagai solidaritas perjuangan atas penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Kapitalisme global, dalam bentuk perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.

Namun sungguh ironis ketika masalah yang menarik simapti publik dan massa rakyat untuk turut berjuang, justru tidak ditangani oleh Pemda Halteng dengan serius. Selama masa penahanan yang sudah berlangsung selama 23 hari (terhitung dari tanggal 6 maret-28 maret), belum pernah ada langkah bijak oleh kepala Pemerintahan Halmahera Tengah, dalam hal ini Bupati untuk memediasi pertemuan dengan  WBN untuk mencabut pengaduannya, beliau justru sibuk dengan agenda keluar daerah di Jakarta. Masalah ini kemudian terkesan disisipkan dengan kepentingan politik praksis beberapa pihak yang sengaja memancing di air keruh. Tentulah sangat disayangkankan, mengingat geraankan yang dibangun oleh eks karyawan WBN yang di-PHK adalah gerakan murni tanpa ada tendensi politi di belakangnya.

Beberapa waktu lalu setelah terjadi gerakan yang mengakibatkan anarkisme massa, Polri menginstruksikan kepada Polda Malut agar mengamanankan investasi yang ada di Maluku Utara. Tentulah WBN sangat berkepentingan untuk menciptakan suasana kondusif di Halteng agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan suntikan dana pinjaman dari World Bank untuk membiayai tahapan kontruksi dan eksploitasi, mengingat saat ini WBN masih berapa di tahap eksplorasi. Namun yang terjadi justru sangat kontrdiksi, sebab kehadiran WBN di tengah-tengah masyarakat justru  menciptakan konflik sengketa tanah diantara masyaraat di lingkar tambang. Skandal korporatokrasi atau persengkokolan antara pihak pertambangan, pemerintah dan militer bukanlah yang pertama terjadi di Halmahera tengah, tetapi prate-praktek sebelumnyatelah terjadi di  daerah-daerah lainnya di Indonesia yang sarat dengan peta investasi.

maka kami dari PEREMPUAN MAHARDHIKA KOMITE KOTA TERNATE dengan ini memberikan kecaman dan sikap sebagai berikut:

1. menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan tanpa syarat.
2. Mengecam keras tindakan polisi HalTeng yang mengepung dan menjemput warga seperti pelaku kriminal internasional.
3. Mendesak Kapolda Malut agar mencopot Kapolres Hateng karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan.
4. Mendesak Bupati Halteng agar segera bertindak untuk dapat membebaskan 10 warganya yang ditahan tanpa syarat.
5. Menuntut agar Weda Bay Nickel segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara secepatnya.
6. Mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa, gerakan, ormas dan warga agar melakukan konsolidasi, propaganda dan mobilisasi massa agar 10 warga Weda dibebaskan dan WBN segera mengangkat Kaki dari Halteng

Demikian sikap ini kami buat.

Bumi Fagogoru, Weda, Halmahera tengah-Maluku Utara, 28 Maret 2011

MENGETAHUI

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Ketua                                                                                                              Sekretaris      

Astuty N. Kilwouw                                                                                        Fatmawati Kaimudin    

 

sumber: http://perempuanmahardhika.blogspot.com/2011/03/segera-bebaskan-10-warga-weda-yang.html

SBY Berkontribusi bagi Memanasnya Konflik di Perusahaan Tambang

SBY Berkontribusi bagi Memanasnya Konflik di Perusahaan Tambang yang Didukung

Bank Dunia, Eramet-Perancis, dan Mitsubishi Jepang

Jakarta & Ternate (28 Februari 2011) Warga dari tiga desa di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, marah dan membakar dua speed boat milik perusahaan pertambangan PT Weda Bay Nickel, Sabtu (26/2/2011). Perlawanan warga terhadap perusahaan tambang ini diawali karena pemecatan terhadap 10 orang dengan alasan kesehatan. Saham Weda Bay Nickel dimiliki 90 persen oleh Eramet Prancis dan Mitsubishi Jepang, sedangkan 10 persen oleh Antam.

WALHI menilai proyek tambang Weda Bay Nikel ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dari awal. Perusahaan tambang ini berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Uji Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Weda Bay Nickel dilarang untuk melakukan penambangan terbuka di dalam kawasan hutang lindung. Mahkamah Konstitusi menyatakan sependapat keterangan Prof. Dr. Emil Salim, ahli yang diajukan organisi non pemerintah, yang menyatakan bahwa 6 (enam) perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi, ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi harus tunduk pada  ketentuan Pasal 38 ayat (4)  UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sepanjang  antara izin eksplorasi dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan. Pada saat UU Kehutanan dikeluarkan tahun 1999, PT Weda Bay Nickel masih berada dalam tahap eksplorasi, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menambang di dalam kawasan hutan lindung.

Pengesahan Perpu no 1 tahun 2004 yang melegitimasi 7  perusahaan menambang di dalam kawasan hutan lindung juga diwarnai suap. Hal tersebut dinyatakan oleh anggota Pansus (Panitia Khusus) penetapan Perpu I/2004, Bambang Setyo. Dia sendiri sempat ditawarkan suap untuk pengesahan Perpu tersebut agar memuluskan rencana investasi perusahaan tambang di dalam kawasan hutan lindung. Bambang Setyo telah melaporkan tindakan penyuapan ini ke KPK pada Juli 2008, dan meminta KPK beserta PPATK memeriksa rekening anggota dan pimpinan Pansus pada saat waktu sekitar pengesahan Perpu tersebut. Hingga ini, publik masih menanti kinerja KPK dan PPATK mengungkapkan hasil penyelidikan atas kasus ini.

Berdasarkan analisa WALHI, AMDAL Weda Bay Nickel pun mengandung cacat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengesahkan AMDAL tersebut, padahal belum melakukan studi menyeluruh tentang dampak terhadap masyarakat pribumi/adat, komunitas Tobelo Dalam, yang hidup dengan berburu dan meramu di kawasan hutan di dalam kawasan pertambangan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh WALHI, komunitas yang sangat tergantung kepada alam ini akan sumber bahan makanan, dan proses melahirkan bayi yang dilakukan di tepi-tepi sungai, sangat terancam kelangsungan hidupnya oleh perusahaan tambang Weda Bay Nickel. WALHI telah melaporkan hal tentang potensi pelanggaran HAM terhadap komunitas Tobelo Hutan ini ke Komnas HAM pada Desember 2010.

WALHI bersama masyarakat sekitar tambang telah melaporkan proyek tambang ini ke Compliance Advirsory Ombusdman (CAO) Bank Dunia. Sebab MIGA, grup Bank Dunia telah memberikan jaminan asuransi sebesar 207 juta dollar bagi proyek penambangan di kawasan hutan lindung, ruang hidup masyarakat pribumi, dan wilayah yang memiliki keragaman hayati yang terancam punah, seperti burung bidadari, kakatua putih. WALHI mendesak agar CAO Bank Dunia segera mengeluarkan hasil penilaian mereka terhadap kinerja proyek pertambangan ini.

Masyarakat internasional memberi perhatian serius terhadap proyek tambang nikel ini.  Ribuan rakyat Perancis telah memilih Eramet sebagai perusahaan Perancis terburuk dalam perilaku terhadap lingkungan hidup pada tahun 2010, karena aktivitas penambangannya di dalam kawasan hutan lindung. Pemerintah SBY pun akan dinilai publik internasional sebagai pembohong besar, karena telah berjanji mengurangi emisi karbon 26 % pada Konvensi Perubahan Iklim. Bukannya memperhebat konservasi untuk mengurangi emisi, Pemerintah SBY terus menggenjot investasi tambang di kawasan-kawasan hutan termasuk kawasan hutan lindung. Tak aneh, karena keluarga SBY pun, lewat perusahaan PT Yastra Indonesia turut menggerus tanah untuk proyek pertambangan nikel di Fritu, Weda, Halmahera, tidak jauh dari kawasan yang diklaim Weda Bay Nickel .