Seribuan Warga Terancam Perusahaan tambang

Tuesday, 07 June 2011 08:28 Erwin Djamilgo, Reporter Radio Gema Hikmah Ternate, Maluku Utara 

KBR68H - Sekitar 1400-an kepala keluarga di sekitar wilayah pertambangan PT Weda Bay Nickel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terancam kehilangan mata pencarian akibat pengalihan kawasan hutan lindung untuk aktivitas pertambangan. 

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, Fahrudin Maloko mengatakan, pengalihan kawasan hutan lindung seluas 4 ribu hektar itu mengancam kehidupan masyarakat yang rata-rata sebagai petani.

“Di Kabupaten Halmahera Tengah sekarang ada konsesi besar PT Weda Bay Nickel dengan jumlah luasan 3 ribu hektar lebih, diketahui bahwa sekitar 44 persen atau 4 ribu lebih kawasan hutan lindung akan dialihkan fungsi sebagai kuasa pertambangan, ini berimplikasi kepada 1 400 kepala keluarga yang berada dilingkar tambang. Otomatis pada intinya Walhi Maluku Utara menolak investasi pertambangan,” tegas Fahrudin.

Ia menambahkan, bukti perusakan lingkungan akibat perusahaan tambang di Maluku Utara terlihat jelas. Misalnya, hancurnya Pulau Gee di kabupaten Halmahera Timur akibat aktivitas PT Antam. Kondisi ini menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan di Desa Buli dan Desa Maba.

http://www.greenradio.fm/news/1-latest-news/6006-seribuan-warga-terancam-perusahaan-tambang-

Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Sekretariat: Jl. Pahlawan Revolusi, Kel Gamalama, Ternate, Maluku Utara

Email: mahadhikaternate@gmail.com, Hp: 0852  9817 7698

PERNYATAAN SIKAP 

Nomor : 016/PS/eks/KKT-PM/Tte/IV-11

 Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab !!!

Gerakan aksi massa untuk yang dilakukan oleh masyarakat kota Weda pada tanggal 26 Februari 2011, untuk menuntut  PHK sepihak yang dilakukan pihak Weda Bay Nickel,  berakhir dengan tindakan anarkis sebagai bentuk dari ekspresi kekecewaan. Massa aksi yang tidak diterima untuk melakukan hearing terbuka, kemudian tidak dapat mengontrol emosinya dan membakar speedboad milik WBN. Pembakaran Ini merupakan proses sebab akibat mengingat pihak WBN maupun pemerintah daerah tidak berinisiatif untuk menyelesaikan kasus PHK yang menimpa karyawan di Weda. Kadis Nakertrans Halteng, Saleh hamjah menyatakan bahwa WBN melakukan PHK tanpa memberikan tembusan surat PHK ke Disnakertrans, baik itu berupa surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tapi tiba-tiba memberhentikan karyawan dengan alasan pelanggaran berat. Selain itu pihak WBN melalui manajer administrasinya melarang para karyawan untuk membentuk serikat pekerja, hal ini tentu saja melanggar hak-hak pekerja untuk dapat berorganisasi. Hal yang mungkin ditakutkan oleh WBN adalah terbentuknya kesadaran dari karyawan, sehingga mereka menuntut kejelasan mengenai kontrak kerja yang selama ini merugikan mereka.

Selang beberapa hari kemudian paskah gerakan aksi massa, tepatnya tanggal  6 maret 2011, polisi menangkap 10 orang warga yang terindikasi melakukan proses pembakaran asset WBN. Mereka dianatarnya Azwar Salim, Rusli ishak, Yowikson togo, Muhlis hasim, Rahman mohtar, Asis adan, Haeril sirajudin, Joni Etehua, Daud rabo dan irham yusuf. Mereka ditangkap dengan sangat tidak manusiawi, dikepung dan dijemput seperti terorisme internasional. Padahal mereka bukanlah tersangka seperti yang dilaporkan oleh pihak WBN kepada polres Halmahera tengah, tetapi mereka adalah korban dari kebiadaban WBN yang berwatak ekploitatif, ekspansif dan akumulatif. Selama proses pemeriksaan di Polres Halteng, para korban tidak didampingi oleh kuasa hukum dan ditekan secara psikologis untuk menyalahkan tindakan mereka sendiri.

Yang lebih mengharubiru rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, adalah ketika salah satu korban yang juga seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dijemput paksa di Galela oleh aparat kepolisian Halmahera utara. Aswar salim, korban yang sedang berada di Galela dalam rangka mengikuti Kuliah Kerja Sosial sebagai  salah satu agenda pengabdian terhadap masyarakat (agenda akademik UMMU), dibawa oleh polisi menuju Tobelo dan menjadi tahanan titipan di Polres Halmahera utara. Meskipun Rektor UMMU telah memberikan statement bahwa korban tak boleh ditahan selama sedang mengikuti program Kuliah Kerja Sosial, tapi polisi berdalih bahwa penangkapan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri di Ibukota Negara. Jika ditelusuri tentang kejelasan instruksi langsung dari Kapolri terkait dengan penangkapan, maka hal tersebut tidak valid karena tidak didukung dengan surat perintah. Tentu saja permasalahan penangapan terhadap warga merupakan otoritas dan intruksi Kapolres Halteng, sebab sangat mustahil Kapolri harus mengurus masalah skala kecil sedangkan masalah kriminl besar lainnya masih belum terselesaikan.

Kasus ini kemudian direspon oleh berbagai elemen baik itu Mahasiswa, organisasi Gerakan dan NGO, mereka melakukan konsolidasi, agitasi propaganda dan mobilisasi massa agar WBN segera mengangkat kaki dari Maluku utara. Di Ternate sendiri, beberapa elemen kemudian membentuk SERIKAT PEDULI MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG MALUKU UTARA yang terdiri dari (PEREMPUAN MAHARDHIKA, PEMBEBASAN, FOSHAL, WALHI, LML, HMI HIPMI Halteng, SeOPMI  dan TOGAMMOLOKA) menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan, Mendesak Kapolda Maluku Utara agar mencopot Kapolres Halmahera tengah  karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan dan menuntut WBN segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara. Di daerah daerah lain pun melakukan aksi  yang sama, sebagai solidaritas perjuangan atas penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Kapitalisme global, dalam bentuk perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.

Namun sungguh ironis ketika masalah yang menarik simapti publik dan massa rakyat untuk turut berjuang, justru tidak ditangani oleh Pemda Halteng dengan serius. Selama masa penahanan yang sudah berlangsung selama 23 hari (terhitung dari tanggal 6 maret-28 maret), belum pernah ada langkah bijak oleh kepala Pemerintahan Halmahera Tengah, dalam hal ini Bupati untuk memediasi pertemuan dengan  WBN untuk mencabut pengaduannya, beliau justru sibuk dengan agenda keluar daerah di Jakarta. Masalah ini kemudian terkesan disisipkan dengan kepentingan politik praksis beberapa pihak yang sengaja memancing di air keruh. Tentulah sangat disayangkankan, mengingat geraankan yang dibangun oleh eks karyawan WBN yang di-PHK adalah gerakan murni tanpa ada tendensi politi di belakangnya.

Beberapa waktu lalu setelah terjadi gerakan yang mengakibatkan anarkisme massa, Polri menginstruksikan kepada Polda Malut agar mengamanankan investasi yang ada di Maluku Utara. Tentulah WBN sangat berkepentingan untuk menciptakan suasana kondusif di Halteng agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan suntikan dana pinjaman dari World Bank untuk membiayai tahapan kontruksi dan eksploitasi, mengingat saat ini WBN masih berapa di tahap eksplorasi. Namun yang terjadi justru sangat kontrdiksi, sebab kehadiran WBN di tengah-tengah masyarakat justru  menciptakan konflik sengketa tanah diantara masyaraat di lingkar tambang. Skandal korporatokrasi atau persengkokolan antara pihak pertambangan, pemerintah dan militer bukanlah yang pertama terjadi di Halmahera tengah, tetapi prate-praktek sebelumnyatelah terjadi di  daerah-daerah lainnya di Indonesia yang sarat dengan peta investasi.

maka kami dari PEREMPUAN MAHARDHIKA KOMITE KOTA TERNATE dengan ini memberikan kecaman dan sikap sebagai berikut:

1. menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan tanpa syarat.
2. Mengecam keras tindakan polisi HalTeng yang mengepung dan menjemput warga seperti pelaku kriminal internasional.
3. Mendesak Kapolda Malut agar mencopot Kapolres Hateng karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan.
4. Mendesak Bupati Halteng agar segera bertindak untuk dapat membebaskan 10 warganya yang ditahan tanpa syarat.
5. Menuntut agar Weda Bay Nickel segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara secepatnya.
6. Mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa, gerakan, ormas dan warga agar melakukan konsolidasi, propaganda dan mobilisasi massa agar 10 warga Weda dibebaskan dan WBN segera mengangkat Kaki dari Halteng

Demikian sikap ini kami buat.

Bumi Fagogoru, Weda, Halmahera tengah-Maluku Utara, 28 Maret 2011

MENGETAHUI

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Ketua                                                                                                              Sekretaris      

Astuty N. Kilwouw                                                                                        Fatmawati Kaimudin    

 

sumber: http://perempuanmahardhika.blogspot.com/2011/03/segera-bebaskan-10-warga-weda-yang.html

SBY Berkontribusi bagi Memanasnya Konflik di Perusahaan Tambang

SBY Berkontribusi bagi Memanasnya Konflik di Perusahaan Tambang yang Didukung

Bank Dunia, Eramet-Perancis, dan Mitsubishi Jepang

Jakarta & Ternate (28 Februari 2011) Warga dari tiga desa di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, marah dan membakar dua speed boat milik perusahaan pertambangan PT Weda Bay Nickel, Sabtu (26/2/2011). Perlawanan warga terhadap perusahaan tambang ini diawali karena pemecatan terhadap 10 orang dengan alasan kesehatan. Saham Weda Bay Nickel dimiliki 90 persen oleh Eramet Prancis dan Mitsubishi Jepang, sedangkan 10 persen oleh Antam.

WALHI menilai proyek tambang Weda Bay Nikel ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dari awal. Perusahaan tambang ini berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Uji Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Weda Bay Nickel dilarang untuk melakukan penambangan terbuka di dalam kawasan hutang lindung. Mahkamah Konstitusi menyatakan sependapat keterangan Prof. Dr. Emil Salim, ahli yang diajukan organisi non pemerintah, yang menyatakan bahwa 6 (enam) perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi, ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi harus tunduk pada  ketentuan Pasal 38 ayat (4)  UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sepanjang  antara izin eksplorasi dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan. Pada saat UU Kehutanan dikeluarkan tahun 1999, PT Weda Bay Nickel masih berada dalam tahap eksplorasi, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menambang di dalam kawasan hutan lindung.

Pengesahan Perpu no 1 tahun 2004 yang melegitimasi 7  perusahaan menambang di dalam kawasan hutan lindung juga diwarnai suap. Hal tersebut dinyatakan oleh anggota Pansus (Panitia Khusus) penetapan Perpu I/2004, Bambang Setyo. Dia sendiri sempat ditawarkan suap untuk pengesahan Perpu tersebut agar memuluskan rencana investasi perusahaan tambang di dalam kawasan hutan lindung. Bambang Setyo telah melaporkan tindakan penyuapan ini ke KPK pada Juli 2008, dan meminta KPK beserta PPATK memeriksa rekening anggota dan pimpinan Pansus pada saat waktu sekitar pengesahan Perpu tersebut. Hingga ini, publik masih menanti kinerja KPK dan PPATK mengungkapkan hasil penyelidikan atas kasus ini.

Berdasarkan analisa WALHI, AMDAL Weda Bay Nickel pun mengandung cacat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengesahkan AMDAL tersebut, padahal belum melakukan studi menyeluruh tentang dampak terhadap masyarakat pribumi/adat, komunitas Tobelo Dalam, yang hidup dengan berburu dan meramu di kawasan hutan di dalam kawasan pertambangan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh WALHI, komunitas yang sangat tergantung kepada alam ini akan sumber bahan makanan, dan proses melahirkan bayi yang dilakukan di tepi-tepi sungai, sangat terancam kelangsungan hidupnya oleh perusahaan tambang Weda Bay Nickel. WALHI telah melaporkan hal tentang potensi pelanggaran HAM terhadap komunitas Tobelo Hutan ini ke Komnas HAM pada Desember 2010.

WALHI bersama masyarakat sekitar tambang telah melaporkan proyek tambang ini ke Compliance Advirsory Ombusdman (CAO) Bank Dunia. Sebab MIGA, grup Bank Dunia telah memberikan jaminan asuransi sebesar 207 juta dollar bagi proyek penambangan di kawasan hutan lindung, ruang hidup masyarakat pribumi, dan wilayah yang memiliki keragaman hayati yang terancam punah, seperti burung bidadari, kakatua putih. WALHI mendesak agar CAO Bank Dunia segera mengeluarkan hasil penilaian mereka terhadap kinerja proyek pertambangan ini.

Masyarakat internasional memberi perhatian serius terhadap proyek tambang nikel ini.  Ribuan rakyat Perancis telah memilih Eramet sebagai perusahaan Perancis terburuk dalam perilaku terhadap lingkungan hidup pada tahun 2010, karena aktivitas penambangannya di dalam kawasan hutan lindung. Pemerintah SBY pun akan dinilai publik internasional sebagai pembohong besar, karena telah berjanji mengurangi emisi karbon 26 % pada Konvensi Perubahan Iklim. Bukannya memperhebat konservasi untuk mengurangi emisi, Pemerintah SBY terus menggenjot investasi tambang di kawasan-kawasan hutan termasuk kawasan hutan lindung. Tak aneh, karena keluarga SBY pun, lewat perusahaan PT Yastra Indonesia turut menggerus tanah untuk proyek pertambangan nikel di Fritu, Weda, Halmahera, tidak jauh dari kawasan yang diklaim Weda Bay Nickel .

ADA PT WBN DI JAZIRAH GAMRANGE

Malut Post, Nov 27 2010

Surat Terbuka Buat PEMDA HALTENG

Oleh : Ismet Soelaiman

Direktur Eksekutif WALHI MALUT

Halmahera Tengah, yang dulunya dikenal dengan sebutan JazirahGamrange, kaya akan potensi sumberdaya alamnya (SDA), baik di daratan, maupun pesisir laut. Di wilayah darat, potensi SDA seperti hutan, tanaman Pala dan Cengkeh, serta sumberdaya mineral seperti nikel dan emas, masih merupakan sektor andalan bagi pendapatan daerah. Sementara, pesisir laut HALTENG yang lebih luas arealnya dibanding daratan, merupakan daerah ruaya untuk jenis ikan pelagis seperti Tuna (Thunnus sp), dan cakalang (katsuwonus pelamis), masih menjadi anak tiri pembangunan yang tidak dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah.

Kekayaan alam di wilayah HALTENG, khususnya tambang, mengundang kehadiran beberapa “monster” investor pertambangan, misalnya PT. Aneka Tambang (ANTAM) dan PT. Weda Bay Nickel (WBN), untuk melakukan ekspansi modal kewilayah ini. Hal ini sangat berimplikasi signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat tempatan. Selain aspek yang katanya “positif”, dalam bentuk devisa bagi PAD, kehadiran investasi pertambangan ini justru lebih menimbulkan dampak negative bagi kehidupan masyarakat lokal, yang banyak menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian dan perikanan.

Mari Kenali Sang Monster

PT. Weda Bay Nickel (WBN) adalah pemegang Kontrak Karya (KK) generasi VII, untuk penambangan bijih nikel di Kabupaten Halmahera Tengah (HALTENG) dan Halmahera Timur (HALTIM). WBN memiliki deposit kedua terbesar di dunia untuk persediaan nikel, dan diharapkan menjadi pengganti pengurangan cadangan nikel di Kaledonia. Sebelumnya, pemegang saham penuh Erament (Perancis), telah menyelesaikan pertambangan nikel di Kaledonia pada tahun 2007.

WBN mengantongi izin KK, Nomor: SIPP/341/2012/DJP/1996, dengan masa ijin yang berlaku sejak tahun 1999 – 2029. Pemegang saham WBN adalah; Erament S.A (Perancis) sebesar 56,6%, Mitsubishi Corp (Jepang) sebesar 33,4%, dan PT. ANTAM (Indonesia) sebesar 10%. Dengan luasan wilayah konsesi sebesar 54.874 Ha, termasuk didalamnya penambangan bijih nikel dan kobalt serta areal pembangunan pabrik.

Kegiatan eksplorasi yang telah dan sedang dilakukan oleh WBN hingga saat ini telah menunjukkan adanya sumberdaya bijih nikel ± 345 juta ton berat kering. Jumlah ini dapat mendukung kegiatan pertambangan WBN dengan target produksi nikel ± 70.000 ton/tahun, dan kobalt ± 5000 ton/tahun. Sumberdaya bijih nikel ini mencukupi untuk mensuplai penambangan dan pengolahan nikel PT.WBN selama 30 tahun dengan potensi kelanjutan operasi selama 20 tahun lagi.

Investasi Pertambangan dalam Catatan Buram

Dalam catatan WALHI MALUT, kehadiran investasi pertambangan ini justru sering memicu terjadinya konflik, baik antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan perusahaan. Misalnya, bulan februari 2010, terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat Brimob terhadap aksi protes warga yang menduduki kantor PT. ANTAM di pulau Gebe.

Konflik tapal batas antara warga Desa Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai, konflik ini dipicu akibat rencana pembebasan lahan oleh PT. WBN di areal perbatasan ke dua desa tersebut. Selain itu, ketakutan sebagian warga akan dampak lingkungan dan kesehatan akibat dampak pertambangan, menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kecemburuan sosial juga tercipta, akibat proses perekrutan tenaga kerja yang menurut sebagian warga tidak berimbang. Hal ini tentunya membuka peluang konflik di tingkatan masyarakat semakin terbuka lebar.

Sementara, di Halmahera Utara, pada akhir tahun 2004, seorang warga yang melakukan aksi penuntutan tanah adatnya di Toguraci, lokasi produksi PT. NHM, terpaksa harus meregang nyawanya di ujung moncong bedil oknum aparat. Kini, masih nyata dan bisa kita tengok bagaimana keterpurukan ekonomi warga Desa Balisosang akibat hancurnya areal perkebunan mereka yang berada di seputaran lingkar tambang PT. NHM. Warga Balisosang sudah tidak berani lagi mengkonsumsi air dari Sungai Kobok, yang merupakan sumber air di perkebunan warga. Hal ini dikarenakan, menurut Warga Balisosang, kondisi dan kualitas air sungai sudah tidak lagi sama seperti dulu sebelum PT. NHM beroperasi. Imbasnya, terjadi penurunan pendapatan warga, akibat sudah tidak bisa lagi berada lama di perkebunan. Efeknya, terjadi pada sektor pendidikan, beberapa anak terpaksa putus sekolah karena kekurangan biaya.

Di Sulawesi Utara, masih segar dalam ingatan kita, bagaimana warga Buyat Pante yang terusir dari kampung halamannya sendiri akibat laut tempat mereka menggantungkan sektor ekonomi, dijadikan tempat pembuangan limbah tailing dari PT. Newmont Minahasa Raya. Atau, kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, yang hingga kini masih terus menyemburkan lumpur panasnya, dan menggenangi ribuan rumah serta sarana ibadah. Ribuan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, serta terkatung-katung nasibnya, di kotak-kotak kecil pengungsian.

Hal-hal tersebut diatas, hanyalah sekelumit catatan buram yang terjadi ketika sebuah monster investasi pertambangan menancapkan kuku eksploitasinya di suatu wilayah. Menelusuri jejak buram kawanan monster pertambangan, tentang bagaimana proses masuknya sebuah investasi pertambangan hingga berakhirnya proses penjarahan dilakukan, kita bisa menyimak catatan riset yang dikeluarkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), tentang apa saja yang akan terjadi, jika pertambangan beroperasi di suatu wilayah.

Mari Bertanya Kepada Siapa ?

Ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui oleh sebuah investasi pertambangan dalam melakukan kegiatan proyeknya. Mari kita bertanya kepada “siapa”, bagaimana tahapan tersebut berlangsung.

Tahapan pertama, yaitu pemberian ijin pertambangan. Pernahkah warga di seputaran PT. WBN dimintai ijin, atau minimal diikut sertakan dalam proses awal konsultasi tentang penetapan wilayah kelola adatnya untuk dijadikan wilayah eksploitasi pertambangan WBN ?. Mari lihat fakta di negeri seberang; Suku Amugme dan Komoro (Papua) kehilangan lebih dari 2,7 juta Ha wilayah kelolanya, akibat pemberian ijin KK Freeport pada tahun 1967 dan 1992. KK ditandatangani tanpa sepengetahuan suku-suku pemilik hak ulayat di lokasi tersebut. Adakah hal ini berani dipastikan tidak akan terjadi di masyarakat seputaran tambang PT. WBN ?

Tahapan Kedua, yaitu kegiatan eksplorasi. Pada tahapan ini, perusahaan hendak memastikan wilayah tambangnya menguntungkan atau tidak. Menguntungkan bagi PT. WBN tentunya, bukan keuntungan bagi PEMDA HALTENG. Menurut yang sempat saya baca, katanya di tahapan ini meliputi survey dan studi melalui pengambilan contoh batuan dan tanah, baik di lahan maupun di sungai, pembangunan jalan, pembukaan lahan dan pengeboran. Mari kita lihat fakta; di Palu (SULTENG), PT SPM/Rio Tinto (1997), telah melakukan eksplorasi tambang emasnya secara diam-diam, dan baru diketahui masyarakat Palu 3 tahun kemudian. Lalu, bagaimana dengan PT. WBN di HALTENG. Adakah ia pernah meminta ijin, atau minimal memberitahukan kepada warga di seputaran lokasi eksplorasinya, bahwa tanah dan bebatuan yang notabene merupakan hak ulayat warga, telah mereka utak atik untuk kemudian di jarah ?

Tahapan Ke Tiga, yaitu persetujuan AMDAL. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bertujuan memberikan pertimbangan kepada pengambil keputusan untuk MENOLAK atau menerima proyek. Sebelum dilaksanakan AMDAL, perusahaan harus mendapatkan ijin bahwa rakyat menerima kehadiran perusahaan. Selanjutnya harus ada partisipasi masyarakat secara lengkap dalam proses AMDAL, tak hanya sekedar menyertakan wakil pemerintah. Jika demikian, lalu bagaimana halnya dengan AMDAL PT.WBN, yang dokumennya saja susah kita lihat rupa dan bentuknya. Adakah warga di seputaran lingkar tambang PT. WBN, pernah melihat atau mengetahuinya ?

Saya hanya ingin menggambarkan, beberapa waktu yang lalu, ada teman-teman mahasiswa asal HALTENG, yang datang di Kantor WALHI MALUT dan meminta dokumen AMDAL PT. WBN untuk mereka foto kopy, sebagai bahan kajian. Kata mereka, sulit untuk dapat mengakses dokumen tersebut. Jika, kalangan intelektual muda kita di HALTENG saja, sulit untuk mengakses dokumen AMDAL PT. WBN, bagaimana dengan warga di seputaran lingkar tambang ? Mau tanyakan ke PEMDA HALTENG, jangan-jangan mereka pun tak memiliki dokumen tersebut. Tanyakan pada siapa ?

Tahapan ke empat, yakni Persiapan dan Pembangunan sarana (Konstruksi), Tahapan Ke lima Proses Produksi, dan Tahapan Ke enam Pengakhiran Tambang (Mine Closer), mungkin lebih tepat jika dibuat dalam Surat Provokasi terbuka kepada PEMDA HALTENG seri II. Lebih tepat karena, baru 3 tahapan awal yang dilalui oleh PT. WBN di Jazirah GAMRANGE, dan banyak dari kita warga HALTENG yang tidak mengetahui gaya dan proses masuknya. Atau mungkin ada yang justru terprovokasi dan mau menulis teori berbungkus fakta tentang tiga tahapan selanjutnya tersebut. Alhamdulillah.

Diakhir tulisan ini, penting juga bagi PEMDA HALTENG untuk mengingat kembali, bagaimana wilayah Gebe, yang telah kering kerontang pasca Mine Closer yang ditinggalkan oleh PT. ANTAM. Bahwa perubahan bentang alam dan krisis air, merupakan salah satu dampak buruk dari pertambangan yang tak bisa dipungkiri. Penggalian dan pengambilan batuan, akan menggusur lahan pertanian, hutan, sumber-sumber air, dan akan membentuk lubang-lubang besar menganga. Hilangnya hutan, akan diikuti dengan hilangnya keaneka ragaman hayati dan mata pencahrian penduduk sekitar, yang bergantung hidup pada sektor pertanian dan hutan. Pada gilirannya akan terjadi krisis air, karena kemampuan tanah menyimpan air berkurang. Dan, disaat bersamaan juga, persediaan air yang ada, akan digunakan oleh perusahaan yang terkenal sebagai industry “rakus” air.

Menjelaskan dan menjawab tahapan-tahapan masuknya PT. WBN kepada warga di Jazirah GAMRANGE, dan berpihak kepada rakyat sendiri, yang dirampas tanahnya, mungkin lebih bijak dibanding harus berdebat tentang penting tidak, PT. ANTAM menambah sahamnya di PT. WBN. Karena kita semua tahu dan mahfum bersama, bahwa PT. WBN itu Kontrak Karya yang dibuat Jakarta, bukan Kuasa Pertambangan yang adalah kewenangan pemerintah daerah. Mungkin pula, perdebatan semu seperti itu, justru menunjukkan kepada publik Maluku Utara, betapa tidak ber-etika nya perpolitikan kita di HALTENG.

Tepat di bawah kaki Gamalama, Surat Provokasi ini kami kirimkan, semoga PEMDA HALTENG, tidak hanya mau menjawabnya kepada warga, tapi juga terprovokasi untuk tidak lagi berdebat soal saham sang monster, tapi justru terpancing untuk berani menolak keberadaan PT. WBN di Jazirah GAMRANGE. Bisakah demikian ? Wallahualam Bisawab.

Perusahaan Tambang Dilaporkan Ke Menteri LH Perancis

beritasore.com 29/07/2010 20:22:18

JAKARTA ( Berita ) : Perusahaan tambang Weda Bay Nickle dilaporkan ke Menteri Lingkungan Hidup Perancis, Chantal Jouanno oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melalui organisasi lingkungan hidup Perancis Amis de la Terre .

Pengaduan itu dilakukan terkait rencana penambangan yang dinilai dapat menjadi ancaman bagi lingkungan di Pulau Halmahera Provinsi Maluku Utara .

“Laporan sudah kami sampaikan dalam surat tertanggal 21 Juli 2010 karena Walhi melihat rencana penambangan itu menjadi ancaman keanekaragaman hayati, polusi dan persoalan sosial,” kata Manajer Kampanye bidang Tambang, Pius Ginting di Jakarta, Kamis [29/07].

Weda Bay Nickle merupakan perusahaan tambang yang sahamnya 56 persen dimiliki oleh Eramet, asal Perancis. Wilayah konsesi Weda Bay Nickel, sebanyak 45 persen, yakni seluas 25,118 hektare berada di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Undang-undangKehutanan Nomor 41 tahun 1999, tidak diperolehkan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Namun pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri , dikeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2004 yang memperbolehkan 13 perusahaan tambang besar menambang di kawasan hutang lindung, termasuk diantaranya adalah Weda Bay Nickel.

Weda Bay Nickel seharusnya tidak mengandalkan alasan formalitas tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.

Bagaimanapun, dengan karakter dasarnya sebagai hutan lindung, terdapat biodiversitas kaya dan endemik, hanya khusus terdapat di Pulau Halmahera, Maluku Utara .

Dalam surat kepada Chantal Jouanno, Menteri Lingkungan Perancis,Walhi mengingatkan bahwa 2010 telah dicanangkan sebagai Tahun Biodiversitas oleh PBB, dan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menargetkan pengurangan emisi karbon sebanyak 26 persen.

Pemerintah Perancis diharapkan mendorong kesuksesan kedua progam penting tersebut denganmeminta kepada Eramet/Weda Bay Nickel menghentikan penambangan di kawasan lindung tersebut.

Berdasarkan penelitian biodiversitas, bahkan terdapat spesies-spesies justru berada di luar kawasan Taman Nasional Lalobata dan Aketajawe yang berada dekat kawasan tambang Weda Bay Nickel.

Menurut dia , masyarakat juga menyatakan keberatan terhadap kegiatan penambangan tersebut. Semula, masyarakat di Kecamatan Weda Utara bisa hidup rukun sesama mereka. Dengan mulainya program pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang pada2010, kini timbul konflik antarmasyarakat dalam kepemilikan lahan.

Lima warga setempat telah mengajukan keberatan atas penambangan ini, dan keberatan mereka telah disampaikan kepada Compliance Advisory/Ombudsman International Finance Corporation, badan pengawas Bank Dunia pada 26 Juli 2010.

Hal ini disebabkan Bank Dunia menyetujui pemberian asuransi untuk proyek tambang yang dilakukan Weda Bay Nickel.(ant)

http://hileud.com/perusahaan-tambang-dilaporkan-ke-menteri-lh-perancis.html