Menampuk EPA Jepang-Indonesia di Kepala Nelayan Morowali

oleh : Lian Gogali

“Indonesia harus menjamin pasokan gas alam untuk Jepang, selain itu harus segera menyelesaikan Undang-Undang Penanaman Modal” pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, November 2006 menanggapi Presiden Yudhoyono yang mengatakan penting untuk mempercepat penyelesaian perundingan Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia – Jepang. Setahun kemudian keduanya menandatangani surat persetujuan EPA. 6 diantara 7 proyek tersebut adalah eksploitasi energi di Indonesia. Setelah efektif diberlakukan Juli 2008, hubungan Indonesia dan Jepang tidak lepas dari politik energi dan sumber daya alam.

Untuk memenuhi pasokan energi yang dibutuhkan Jepang atau menjalankan EPA, di pantai timur Sulawesi Tengah, PT Pertamina Medco Tomori Sulawesi yang merupakan joint venture antara pemerintah dan Medco Energy melakukan eksploitasi minyak dan gas Blok Donggi-Senoro.

Perwujudan EPA ini kemudian mengubah ribuan kehidupan para nelayan dan petani di Morowali. Ekosistem laut hilang dan rusak, para nelayan kehilangan sumber mata pencaharian, merugi hingga milyaran rupiah pertahun;ratusan hektar tanah petani digusur paksa. Puncaknya tanggal 22 Agustus 2011, 2 nelayan tewas, 5 orang kritis terkena tembakan, 17 orang nelayan ditangkap dikenai tuduhan melakukan pengrusakan bersama-sama terhadap fasilitas perusahaan dengan ancaman kurungan lima tahun lebih.

Ironisnya, menanggapi peristiwa penembakan ini Pemerintah Indonesia melihatnya hanya sebagai gangguan kecil karena tidak lancarnya program Community Development sebuah program yang sering disebut sebagai tanggungjawab sosial perusahaan. Sebaliknya bagi para nelayan, aksi protes ini merupakan akumulasi ekspresi terhadap ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam.

Rasa ketidakadilan ini dirasakan jauh sebelum aksi protes di Tiaka.”Sekarang.kami tidak bisa bertahan hidup hanya dengan memancing.Ikan-ikan sudah lari,terumbu karang banyak yang mati, mau melaut lebih jauh kami ini nelayan tradisional,perahu kami tidak sanggup,pengangguran bertambah banyak.Mau melaut susah, mau bertani tidak ada lahan” Kata Andri, seorang korban yang ikut tertembak dalam aksi “Kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami yang hidupnya bergantung di perairan Tiaka. Banyak yang beralih menjadi buruh sawit”.

Oleh karena itu peristiwa penembakan dan penangkapan nelayan Kolo bawah seharusnya dilihat sebagai bentuk lanjut dari tanggung jawab negara atas penghancuran corak produksi masyarakat, jauh sebelum peristiwa aksi massa di Tiaka.

Pertama, negara bertanggungjawab dalam penghancuran sistem ekonomi nelayan dan petani di pantai Timur Sulawesi Tengah melalui kebijakannya. Antara lain menerbitkan Kontrak Karya, menggusur,memindahkan,merampas lahan produksinya (tanah,laut), memaksa dan mengintimidasi masyarakat, hingga mengerahkan pasukan TNI/Polri untuk meminimalisir perlawanan masyarakat termasuk jika harus membunuh.Kebijakan ini adalah bentuk peranan negara menciptakan ruang bagi perluasan sistem ekonomi kapital (yang dipastikan mulus setelah menghancurkan corak produksi rakyat). Penghancuran inilah yang diprotes oleh gelombang aksi massa di Tiaka.

Kedua, penghancuran corak produksi masyarakat berlangsung bersamaan dengan pengrusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Terumbu karang hidup di Tiaka yang menjadi lahan produksi nelayan bukan saja hilang setelah ditimbun menjadi pulau buatan, namun juga merusak ekosistem laut. Pulau buatan yang menjadi pusat pengeboran minyak bumi ini dipastikan merusak ekosistem terumbu karang seluas 44 hektar (WALHI,2002).Tentu saja membatasi akses nelayan dan mengakibatkan ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian.

Ketiga, kebijakan yang menghancurkan corak produksi masyarakat ini tidak diikuti dengan agenda pembangunan domestik jangka pendek, yaitu mengurangi pengangguran dan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Rakyat di Sulawesi Tengah diperas kekayaan alam-nya untuk pembangunan infrastruktur yang memajukan kegiatan produksi kapitalis (teknologi tinggi dan padat modal) lalu dibiarkan,dipinggirkan bahkan dibunuh jika akan memperjuangkannya. Dengan kata lain, setelah menjadi penyedia bahan baku untuk produksi kapitalis di tempat lain, hidup rakyat di Morowali (dalam konteks ini) dibiarkan seperti tikus yang mati di lumbung padi. Dalam hal inilah pernyataan bahwa aksi protes masyarakat dipicu oleh ketidakpuasan kebijakan Community Development perusahaan terasa sangat sempit. Sebaliknya kesadaran masyarakat terhadap hal ini yang mendorong mereka melakukan kritik dengan cara yang mereka pahami.

Keempat, tidak hanya soal kebijakan,kepemilikan Blok Donggi-Senoro dikuasai oleh segelintir kelompok. Pemilik saham terbesar adalah Mitsubishi Corp dengan 51% hak dan keuntungan, sementara Pertamina memegang 29% dan Medco Energy 20%. Bukan hanya bahwa negara lain merupakan pemegang saham terbesar, tapi jelas bahwa rakyat, dimana sumber daya alam tersebut dikelola tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dalam hal inilah tindakan aparat keamanan yang menembak massa aksi membabi buta menunjukkan ketidakberpihakan negara pada rakyat tapi pada pemodal. 

Oleh karena itu protes dan kritik terhadap penembakan,penangkapan warga perairanTiaka adalah gerakan penolakan terhadap upaya penghancuran model ekonomi masyarakat (pra-kapitalis), menentang segala bentuk kebijakan yang memusnahkan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk penyingkiran masyarakat adat; gerakan yang menentang dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan perusahaan; perjuangan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam pada rakyat atau membongkar penguasaan sumber daya alam di tangan sekelompok perusahaan. Sebuah gerakan yang sebenarnya telah dimulai oleh warga Tiaka dengan cara yang mereka pahami.

Jika tidak pola yang sama dipastikan akan terjadi dibagian lain di wilayah negeri yang kaya sumber daya alam ini. Dengan kata lain, perjanjian politik ekonomi untuk kepentingan kapital dan segelintir kelompok diletakkan di kepala para nelayan,petani, meski harus mati.

@LianGogali untuk Forum Solidaritas Anti Kekerasan - Tiaka

(juga dipublish di www.engagemedia.org ->english version dan www.perempuanposo.com)

Korban Tiaka Tolak Pengacara Pilihan Polisi, Minta BAP Ulang

Berita Tiaka,27/08/2011. Keluarga korban penembakan di Tiaka menunjuk Tim Advokasi Morowali Bersatu sebagai kuasa hukum yang mendampingi korban. Penunjukkan ini sekaligus bentuk penolakan terhadap pengacara yang ditunjuk oleh Polda Sulteng.Penolakan keluarga korban terhadap pengacara pilihan polisi, ditangapi dingin oleh Polda Sulteng. Polda Sulteng bahkan tetap bersikukuh menggunakan pengacara pilihan mereka tanpa alasan yang jelas.

“Banyak proses hukum yang janggal dalam kasus penembakan di Tiaka” kata Ariestal, kuasa hukum warga Tiaka. “ Setelah proses interogasi, warga Tiaka langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal 170 KUHP, yaitu pengrusakan secara bersama-sama, dengan maksimal hukuman kurungan 5 tahun lebih.Saya sudah tanya ke warga apakah pihak kepolisian menjelaskan dengan tuntutan tersebut mereka bisa menentukan dan memilih pengacara, semua warga Tiaka yang diperiksa mengatakan kalau polisi tidak menjelaskan prosedur itu. Sebaliknya mereka langsung di BAP, tanpa pengacara. Lebih aneh lagi setelah selesai di BAP, Kapolda Sulteng langsung menunjuk pengacara pilihan mereka".

Masih menurut Ariestal, pada saat BAP, sebenarnya dia dan Saras Muniggar, kuasa hukum lainnya, sudah berada di Mapolda Sulteng meminta penjelasan soal status hukum warga Tiaka yang ditahan. Kedatangan mereka sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga korban.Namun pihak Polda Sulteng bukan hanya tidak menjelaskan proses dan status hukum warga Tiaka namun saat itu tidak mengijinkan mereka untuk menemui korban.

Karena itulah kuasa hukum warga Tiaka menyatakan BAP yang dilakukan Polda Sulteng tidak sah dan menuntut dilakukannya BAP ulang dengan didampingi pengacara yang ditunjuk oleh korban dan keluarga korban.Pihak Polda Sulteng bersikukuh telah melakukan prosedur hukum yang benar dan bahwa BAP sudah sah. Namun, Polda Sulteng tidak menjelaskan berbagai kejanggalan proses hukum yang dikritik dan diprotes oleh tim kuasa hukum dan pihak keluarga.

@ForumSolidaritasAntiKekerasan-TIAKA

http://www.facebook.com/notes/forum-solidaritas-anti-kekerasan-tiaka/korban-tiaka-tolak-pengacara-pilihan-polisiminta-bap-ulang/130163557079913

Warga TIAKA: Setelah Ditembak, Kami Dipukuli Popor Senapan

Berita Tiaka, 27/08/2010. Polda Sulteng terbukti merekayasa cerita penyanderaan polisi dan perampasan senjata oleh warga. Informasi ini didapatkan setelah Tim Advokasi Morowali Bersatu menemui korban dan warga yang ditahan bersama dengan keluarga, juga menghubungi korban selamat di Tiaka. Bahkan sebaliknya, polisi bukan hanya melakukan penembakan membabi buta tapi juga penyiksaan dan menyandera korban.

Salah satu warga korban penembakan menceritakan “Yurifin, terkena tembakan di dada sempat mengeluh kesakitan dan meminta air minum. Namun salah seorang anggota Brimob menjawab sambil menodongkan senjata “tidak usah minum,kau mau mati sekarang”. Selanjutnya Saksi T,yang juga terkena tembakan bermaksud menolong malah dipukul dengan popor senapan berulangkali. Saat itulah Marthen sudah tewas ditempat.

Masih menurut informasi warga, 17 warga Tiaka dibuang dipindahkan ke kapal cepat milik perusahaan, setelah perahu mereka diberondong tembakan. Sementara itu belasan warga lainnya yang berada di perahu dilucuti dan pakaian mereka dibuang ke laut. Dengan hanya menggunakan celana dalam (salah satu warga malah dibiarkan telanjang), warga dibawa ke Polsek Desa Rata dan dianiaya. Kepala warga diberikan helm dan dipukul berulang kali menggunakan popor senapan. Yurifin kemudian tewas di RS sakit karena setelah ditembak masih disiksa oleh polisi.

Warga dibawa ke Mapolda Sulteng yang jaraknya kurang lebih 800 KM, dan tiba pukul 05.00 dinihari. Seluruh warga baru diberikan pakaian pada pukul 10.00. Polda Sulteng langsung melanjutkan interogasi dan menetapkan mereka sebagai tersangka dengan tuntutan pasal 170 KUHP, yakni pengrusakan secara bersama-sama, dengan maksimal kurungan di atas 5 tahun.

Saras Muniggar salah satu kuasa hukum menegaskan “Warga bukan hanya diproses dengan cara yang tidak adil dan menyalahi prosedur hukum, sebaliknya mereka disiksa, dianiaya baik fisik mapun psikologi. Karena itulah kami menuntut agar proses hukum berlangsung transparan; melakukan BAP ulang dan aparat keamanan yang terlibat dalam penembakan dan penyiksaan itu diproses secara hukum”

@ForumSolidaritasAntiKekerasan-TIAKA

http://www.facebook.com/notes/forum-solidaritas-anti-kekerasan-tiaka/warga-tiaka-setelah-ditembakkami-dipukuli-popor-senapa/130162720413330