Polisi Lakukan Penembakan Jarak Dekat

MAKASSAR, KOMPAS.com — Cerita soal penyanderaan polisi dianggap sebagai manipulasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Andri Muhammad Sondeng, kordinator aksi dari Forum Masyarakat Mamosalato, menegaskan sekaligus membantah pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Pernyataan Kapolri itu dituding sebagai upaya manipulasi fakta atas insiden yang telah merenggut dua nyawa tersebut. Sebelumnya, seusai menghadiri acara safari Ramadhan dan pengarahan TNI-Polri di Balai Manunggal Makassar, Kapolri mengatakan, insiden penembakan di wilayah eksplorasi JOB Pertamina-PT Medco S & Tomori di Blok Senoro Toili, Kecamatan Morowali, Sulawesi Tengah, itu terjadi karena massa melakukan pelanggaran hukum dengan menyandera polisi.

"Kapolres Morowali bersama anggotanya disandera selama enam jam sehingga ini membuat anggota kami bertindak terhadap warga yang aksi," kata Kapolri, malam tadi.

"Polisi dan karyawan PT Medco numpang untuk meninggalkan Pulau Tiaka. Di tengah jalan, di perairan, kami dihadang oleh pasukan polisi. Tanpa peringatan dan negosiasi, mereka menembak membabi buta dalam jarak yang dekat," kata Andri.

Andri menjelaskan, jarak tembak hanya sekitar 5 meter dari posisi mereka. Para pendemo dan warga tidak melakukan perlawanan selain berupaya memberi peringatan tangan ke atas untuk menghentikan tembakan.

Untuk menghindari tembakan, sebagian warga memilih lompat ke dalam air dan berenang. Dalam insiden tersebut, dua korban, yakni Jusrifin, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, dan warga setempat, Marten, tewas.

Andri berada di Makassar berdasarkan rujukan Rumah Sakit Daerah Luwuk untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil di dadanya. Kamis (25/8/2011) ini, Andri menjalani operasi pengangkatan proyektil.

http://regional.kompas.com/read/2011/08/25/15125791/Polisi.Lakukan.Penembakan.Jarak.Dekat

Bukti Buruknya Keberpihakan pada Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengasingkan rakyat setempat. Keterasingan rakyat terhadap proyek pengelolaan sumber daya alam telah lama terjadi di Desa Kolo Bawah, Baturube, dan Pandauke di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal ini salah satunya yang memicu tuntutan tuntutan warga dan berujung pada bentrok yang menimbulkan dua korban jiwa dari pihak warga.

Kejadian itu berlangsung 22 Agustus 2011 di lokasi pengeboran minyak lepas pantai di Tiaka Kecamatan Mamosalato, Morowali, Sulawesi Tengah yang dikelola PT Medco dan Pertamina.

Menanggapi hal ini, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pius Ginting, Kamis (25/8/2011) di Jakarta, menjelaskan demi mengeksplorasi daerah Tiaka, lepas pantai Teluk Tolo, Medco dan Pertamina mendirikan pulau buatan seluas 100 hektar di kawasan terumbu karang.

Terumbu karang merupakan rumah ikan di laut, dan daerah tersebut merupakan wilayah tangkapan nelayan. Berdasarkan penilitian WALHI pada tahun 2003 pendirian pulau buatan ini merusak ekosistem terumbu karang setempat seluas 44 hektar..

Sebelum pembangunan pulau dilakukan, 80 persen karang di gugus karang Tiaka dalam kondisi baik, juga ekosistem bagi ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dan kerang kima raksasa (Tridacna Spp) yang terancam punah.

Materi penimbunan pembangun Pulau Tiaka diambil dari Desa Pandauke melewati Desa Kolo Bawah. Sekitar tiga juta ton pasir dan kerikil untuk tempat pulau fasilitas pengeboran ini dipindahkan sejauh enam kilometer.

Penduduk Desa Kolo Bawah yang terdiri dari 300 keluarga, 90 persen bermata pencaharian sebagai nelayan karena tanah di sekitar desa tidak subur untuk bercocok tanam. Terumbu karang Tiaka adalah tempat utama para nelayan itu mencari ikan selama bertahun-tahun.

Pengakuan para nelayan dan para penampung hasil laut dalam penitian WALHI 2003, semenjak daerah inti Terumbu Karang Tiaka dijadikan pulau buatan untuk pusat pengeboran migas JOB Pertamina- Medco Tomori Sulawesi, penghasilan para nelayan yang biasanya 15 kg ikan per hari turun drastis menjadi 5 kg per hari.

"Terkadang terpaksa pulang dengan tangan hampa karena berkurangnya jumlah dan jenis ikan," ucapnya. Himpitan yang dialami nelayan ini ditambah lagi larangan untuk mendekati terumbu karang yang merupakan sumber penghasilan mereka selama ini.

Berdasarkan perhitungan lembaga Yayasan Tanah Merdeka Palu, kerugian para nelayan di ketiga desa (Baturube, Kolo Bawah dan Pandauke) yang terkena dampak penimbunan Pulau Tiaka sebanyak 16,425 milyar per tahun.
Dengan perhitungan jumlah nelayan di ketiga desa itu ada 300 orang, sedangkan kerugian setiap hari sekitar 10 kg ikan, sementara satu kg ikan dijual kepada pedagang penampung ikan setinggi Rp 15 ribu untuk dijual ke pasar Luwuk (ibukota Kabupaten Banggara) setinggi Rp 17 ribu per kg, maka kerugian selama setahun = 365 (hari) x 300 (nelayan) x 10 (penuruan tangkapan) x Rp 15 ribu = Rp 16,425 miliar.

"Penghidupan masyarakat telah terenggut oleh perusahaan. Ini adalah salah satu contoh buruk nyata dari usaha tambang dan migas merebut ruang hidup warga. Kami telah memperingatkan perusahaan sejak tahun 2002. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh hilangnya akses rakyat terhadap sumber penghidupan. Pimpinan perusahaan Medco Tomori harus diadili atas hilangnya nyawa rakyat," ujar Pius Ginting.

http://regional.kompas.com/read/2011/08/25/13575662/Bukti.Buruknya.Keberpihakan.pada.Warga.

PERNYATAAN SIKAP Komite Aksi Bersama untuk Rakyat Tiaka

= WALHI, PARTAI PEMBEBASAN RAKYAT, KPO-PRP, SBTPI, FBLP, PPBI, PEMBEBASAN, KSN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, PPRM = 

“Usut Tuntas Pembunuhan Rakyat Tiaka dan Berikan Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Rakyat Bukan Pada Pemodal”

Kekerasan masih menjadi senjata utama pemerintahan SBY-Boediono dalam menjawab tuntutan rakyat.

Kolaborasi antara perusahaan-perusahaan super profit dengan institusi negara (eksekutif, aparat, pemerintah, dll) berlangsung begitu harmonis dalam memberikan pengamanan ekstra untuk kelangsungan eksploitasi kekayaan alam. Arogansi aparat keamanan di Blok Tiaka Kab. Morowali menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang mengeksploitasi sumber daya alam (berikut manusianya) menggunakan intitusi kekerasan negara untuk mengamankan perusahaan dari pergolakan rakyat yang lambat laun menyadari bahwa mereka (perusahaan-perusahaan tersebut—koorporasi dan negara) merupakan sumber dari kesengsaraan mereka. Kekerasan militer terhadap rakyatnya sudah terlalu sering terjadi. Insiden di Kab. Morowali merupakan rangkaian panjang kejahatan aparat kemanan yang akan terus ada.

Pemerintahan yang mekanistik dan represif sampai saat ini masih terwariskan dengan baik sejak orba tumbang. Negara makin menjadi kolaborator yang kepentingannya sangat sesuai dengan keputusan modal/investasi. Sedangkan, penguasa sendiri yang mengklaim kekuasaannya demi kepentingan bangsa makin tak bisa dibedakan dengan pemilik perusahaan itu sendiri.

Pergerakan ratusan warga yang dimulai pada 20 Agustus 2011 bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak-hak rakyat sejak perusahaan PT Medco mengolah dana Commodity Development (CD), Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Dana Pendidikan. Perusahaan yang telah menjanjikan beberapa fasilitas umum (sejak 2008 silam) tersebut (termasuk penyediaan listrik) tidak pernah merealisasikannya. Sementara, Pihak PT. Pertamina (selaku operator) dan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi (selaku kontraktor) pun tidak pernah menemui warga yang sedang menuntut demi kesejahteraannya. Padahal, kerjasama eksploitasi antara PT. Pertamina dan PT. Medco (anak perusahaan PT. Medco Energi International Tbk) di lapangan minyak Tiaka lepas pantai Teluk Tolo, Sulawesi Tengah tersebut telah memproduksi 3,8 juta barel minyak mentah sejak beroperasi bulan Juli 2005 lalu.

Sebagai masyarakat yang menggantungkan sumber kehidupan dari hasil laut dan sejak PT. Medco beroperasi, masyarakat nelayan telah mengalami kesulitan karena laju geraknya terbatas oleh areal penambangan minyak. Ini pula salah satu penyebab nelayan tidak beranjak dari kemiskinan. Padahal, Mahkama Konstitusi juga telah memutuskan bahwa negara harus memenuhi dan menjamin hak-hak konstitusional nelayan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, yakni (1) hak untuk melintas (akses melaut); (2) hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat; dan (3) hak untuk mengelola sumber daya kelautan dan pesisir berdasarkan tradisi dan kearifan lokal yang telah dijalani secara turun-temurun. Bersama dengan penegasan hak-hak konstitusional nelayan itulah, Mahkama Konstitusi membatalkan HP-3 (Hak Pengusaha Perairan Pesisir) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur sebelumnya di dalam UU nomor 27 tahun 2007.

Rakyat/manusia, yang saat ini telah berhasil diorganisasikan secara sosial dalam hubungan produksi kapitalis, semakin rendah daya tawarnya jika mereka (seluruh pekerja yang menopang hidupnya kapitalisme) tidak memberikan perlawanan untuk menghancurkan lajunya proses produksi penindasan tersebut. Maka, pengorganisiran perlawanan seluruh pekerja menjadi keharusan untuk menjawab persoalan bagaimana menghentikan dominasi kekuasaan modal dan negara yang merugikan rakyat banyak. Dalam hal ini, Kami dari Komite Aksi Bersama untuk Solidaritas Tiaka sangat memberikan apresisi positif terhadap perlawanan gerakan rakyat di Kab. Morowali (Sulawesi Tengah)dengan memberikan dukungan penuh secara politik. Dan kami meyakini bahwa, perjuangan rakyat di Kab. Morowali yang sedang menuntut PT. Medco, harus terus-menerus menggugat apa yang menjadi dasar dari penindasan rakyat tersebut, termasuk juga menuntut (secara politik) tanggung jawab kekuasaan negara atas kesejahteraan dan tindak kekerasan yang terjadi. Selain itu, solidaritas antar gerakan rakyat dalam makna meluaskan pengaruh perlawanan terhadap kekuatan modal dan negara yang menindas, akan menjadi penting sebagai penyatuan kekuatan secara politik untuk mengambil-alih kekuasaan negara di tangan rakyat.

Kebutuhan prinsip kemandirian politik di tengah-tengah situasi bahwa: sejak runtuhnya feodalisme, elite politik kita telah kehilangan kapasitas untuk melawan kekuatan penjajah modal sehingga membuat kepentingan kapitalis dalam negeri (elit politik) terhadap ‘nasionalisme’ sangat minim, apalagi jaka nasionalismenya berwujud menjadi program Nasionalisasi Industri, Pembangunan (Industrialisasi) Nasional yang tangguh & benar-benar bebas dari dominasi mekanisme (aturan main) ekonomi kapitalis-neoliberal, penghapusan utang, dll. Oleh karena itu, tidak mungkin pula menyandarkan amanat perubahan kepada elite dan partai politik yang saat ini ada. Maka, rakyat haruslah memilih perlawanan politiknya sendiri menjadi alternatif dan mandiri, termasuk juga mandiri dari kekuatan-kekuatan politik lama. Maka dalam aksi solidaritas kami saat ini, kami menungutuk keras tindakan tidak semena-mena atas penembakan olah aparat Kepolisian terhadap warga yang mengakibatkan 2 orang tewas dan menangkap 22 orang termasuk 5 orang yang tertembak dan 17 orang warga yang belum ada kejelasan keberadaannya. Kamipun mendesak dan menuntut segera :

1. POLRI untuk mebebaskan seluruh warga yang ditahan
2. Memberikan pengobatan secepatnya terhadap korban yang tertembak dan luka-luka dibawah perlindungan tanpa intimidasi
3. POLRI menjelaskan 17 warga yang belum dikatahui keberadaannya
4. Menindak aparat pelaku penembakan dan komandan lapangan
5. Menuntut mundur kapolres Morowali
6. Meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat
7. Menuntut diberhentikannya operasi PT. Medco sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan warga
8. Pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat

Jakarta , 25 Agustus 2011

Komite Aksi Bersama untuk Solidaritas Tiaka

Perahu Jolor Diberondong Tembakan

MOROWALI, MERCUSUAR - Sejumlah warga yang terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan di anjungan pengeboran minyak JOB Pertamina-Medco di Tiaka, Kabupaten Morowali, membantah telah melakukan menyanderaan terhadap anggota polisi dan TNI. 

Warga Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, malah balik menuding polisi bertindak brutal, membrondongkan tembakan ke salah satu perahu jolor yang mereka gunakan. Akibatnya, dua warga tewas. Sedangkan empat lainnya terluka. 

Dua warga yang selamat dalam peristiwa penembakan di perahu jolor, Senin sore (22/8), mengaku seusai terjadi pembakaran terhadap fasilitas di anjungan pengeboran minyak, warga berusaha meninggalkan anjungan dengan menggunakan sejumlah perahu jolor, karena kuatir akan terjadi ledakan di anjungan pengeboran minyak. 

Saat itulah dua anggota polisi dan satu anggota TNI, termasuk Kapolsek Soyo Jaya, Aiptu Supoyo Gampang, berusaha turun dari anjungan pengeboran minyak, dan meminta untuk ikut di kapal milik warga yang berunjuk rasa. Di tengah perjalanan menuju Desa Kolo Bawah, anggota TNI bernama Masani pindah ke kapal jolor lainnya. Sedangkan anggota polisi masih di kapal tersebut. 

Salah satu saksi mata, pria berinisial Rm (23) menyatakan, saat itu beberapa warga yang ada di kapal nelayan yang mereka tumpangi, berusaha menolak karena takut aparat polisi justru akan melakukan tindakan yang membahayakan mereka di atas perahu jolor itu. 

“Awalnya kami takut karena mereka bersenjata. Tapi pak polisi itu sudah memohon minta tolong agar dia diikutkan naik ke kapal kami karena takut akan terjadi ledakan. Dia yang menawarkan agar senjatanya dipegang warga, tapi pelurunya dia simpan,” ujar Rm saat ditemui di kediamannya di Desa Kolo Bawah, Rabu (24/8). 

Sekitar pukul 15.00 Wita, perahu jolor yang berisi 20 warga dan dua anggota polisi serta seorang anggota TNI itu pun, meninggalkan lokasi anjungan pengeboran minyak. Menurut Rm, saat di tengah laut antara anjungan pengeboran dengan daratan Desa Kolo Bawah, perahun jolor tersebut kehabisan bahan bakar. Mereka pun meminta agar warga lainnya menyuplai bahan bakar dari Desa Kolo Bawah. Namun, justru mereka mendapat suplay bahan bakar dari pihak perusahaan. 

Masih menurut pengakuan warga, kapal cepat “LION” milik perusahaan minyak pun mendekati perahu jolor mereka untuk menyerahkan dua jerigen bahan bakar. Saat itu ada beberapa anggota Brimob bersenjata di atas kapal Lion. Saat bahan bakar diserahkan, dua anggota polisi dan petugas keamanan perusahaan langsung pindah ke kapal Lion.

“Tiba-tiba saya dengar suara tembakan dari arah kapal perusahaan. Banyak kali itu tembakan. Saat itu posisi saya mau mengisi BBM di belakang. Saya langsung bersembunyi di palka kapal yang tertutup lantai. Sedangkan Mt juga ikut bersembunyi. Kami berdua selamat,” kata Rm dengan ekspresi wajah trauma. 

Ia menambahkan, saat rentetan suara tembakan berhenti, salah seorang warga berteriak menyatakan Marten Datu Adam tewas bersimbah darah. Sedangkan warga lainnya terdengar merintih kesakitan karena luka tembak. Dalam beberapa saat, perahu jolor yang mereka gunakan bergerak, ditarik oleh kapal Lion menjauh dari wilayah daratan. 

“Nanti sudah malam, dan sudah sunyi baru saya dengan Mt keluar dari kolong palka. Kami pun diselamatkan warga yang lain. Sementara teman-teman yang lain sudah tidak ada. Kami dapati hanya pakaian penuh darah,” ujar Rm. 

Pantauan Mercusuar di pantai Desa Kolo Bawah, Rabu siang, pada dinding sisi kiri perahu jolor yang ditembaki, banyak terdapat lubang-lubang bekas peluru. Sementara pakaian yang bersimbah darah masih tergeletak di lantai sisi belakang kapal. Di dekat tumpukan pakaian itu, ditemukan selembar kartu identitas karyawan JOB Pertamina-Medco diatas darah yang mengental. 

Sedangkan di dasar lantai perahu jolor bagian tengah dan depan, terlihat genangan air bercampur darah kental. Bau amis darah menyengat dalam perahu jolor berwarna putih merah itu. 

Sebelumnya, Kapolda Sulteng Brigjen Dewa Parsana menyatakan telah terjadi penyanderaan terhadap dua anggota polisi dan satu anggota TNI saat penyerangan di anjungan pengeboran minyak di Tiaka. 

Polisi pun melakukan operasi penyelamatan. Dalam operasi itu, polisi menembak mati dua warga pelaku penyerangan, yakni Marten Datu Adam (31) dan Yurifin (21). Sedangkan empat warga lainnya terluka di bagian kaki dan lengan. 

“Mereka mengusai senjata milik anggota dan menyandera dua petugas polisi dan satu anggota TNI. Tindakan aparat sudah sesuai prosedur tetap. Jadi polisi tidak bertindak brutal,” kata Dewa Parsana. ***

http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=15415&kid=all