10 November, Mengenang dan Menuntut Keadilan Bagi Korban Korporasi yg telah Gugur

mengundang :

AKSI BERSAMA ; MENGENANG DAN MENUNTUT KEADILAN BAGI KORBAN KORPORASI YANG TELAH GUGUR.

10 November 2011
Pukul : 09.00 - 12.00 WIT
di Bundaran RRI Ternate

Irawan Siap jadi Tumbal NHM

Radar Halmahera - Sabtu, 29 oktober 2011

Tobelo - Konsolidasi untuk melakukan aksi dalam rangka melumpuhkan aktivitas PT. NHM terus dilakukan para tokoh yang memelopori aksi protes terhadap perusahaan asing tersebut.

Irwan Sangaji, anggota DPRD Halmahera Utara dari daerah pemilihan Kao-Malifut, mengaku hingga kemarin koordinasi dengan sejumlah tokoh di daerah lingkar tambang telah dilakukan.

Dalam koordinasi awal itu, mereka menyepakati setiap Desa menyumbang 10 orang. Irawan sendiri menyatakan dia siap menjadi martir.

"Saya siap berkorban dan menjadi martir meski ditembak karena kita hanya membela kepentingan rakyat banyak. Sudah saatnya NHM diHENTIKAN !" Tegas dia.

Isak Bitjara, koordinator Kao Center juga senada. Isak mengatakan, siapapun yang tak mendukung konsolidasi membekukan PT. NHM adalah mereka yang masuk kategori ikut serta merampok kekayaan rakyat Halmahera Utara.

Aksi Malam Hari untuk Refleksi Sumpah Pemuda

Ternate - Berbagai elemen mahasiswa Maluku Utara, antara lain Pusat study Masyarakat Ternate (Pusmat), Samurai dan Alkindi, menyatu dalam Gerakan Mahasiswa Maluku Utara menggelar aksi malam hari di depan eks Kantor Gubernur Maluku Utara, yang menyoroti penanganan persoalan korupsi, lunturnya gerakan pemuda serta hilangnya cita-cita kemerdekaan. 

Selain itu, ada pula barisan massa dari Golongan Penulis Muda Unkhair (Go Pena Unkhair), Pemuda Pembebasan, dan HMI Komisariat Eksakta UMMU, yang menyoroti lunturnya nilai-nilai kritis kaum muda. 

Di tempat yang sama, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pembebasan, dalam refleksi sumpah pemuda, menyuarakan 10 item tuntutan, yakni menolak kebijakan ekonomi politik negara yang tunduk pada kpentingan negara asing. Tolak privatisasi BUMN, Tolak Sail Morotai, Tolak segala bentuk penggusuran di Kota Ternate. Segera mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Naikkan harga komoditi pertanian. Tuntaskan kasus korupsi. Stop pungli di sekolah. Nasionalisasi perusahaan asing. Dan bangun industrialisasi nasional yang kuat dan tangguh dibawah kontrol rakyat.

Peringati Sumpah Pemuda dengan Aksi

Malut Post - Sabtu, 29 oktober 2011

Ternate-Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) dan Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) Malut, jumat (28/10) sekita pukul 10.00 Wit kemarin menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Malut. Aksi itu dilakukan untuk memperingati HUT Sumpah Pemuda yang jatuh pada jumat 28 oktober 2011 kemarin.

Massa aksi yang menamakan diri Lingkar Nurani datang ke kantor Kejati menumpang satu unit truk yang dilengkapi dengan sound system. Dalam orasi yang disampaikan koordinator aksi Alan Ilyas mengingatkan momentum sumpah pemuda mestinya menjadi refleksi terhadap reposisi gerakan mahasiswa yang selama ini terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan elit politik di daerah ini.

Alan juga menilai refleksi lahirnya sumpah pemuda ini harusnya menjadi catatan bagi aparat penegak hukum di Malut, karena selama ini kasus-kasus korupsi seperti kasus Halsel Ekspres yang sengaja di SP3 oleh kejati, kasus bantuan sosial2007/2008 di Provinsi, kasus pembebasan lahan sofifi, kasus pertambangan Halsel yang tidak memiliki IUP, kasus Damkar dan DTT.

"Sejumlah kasus-kasus ini sengaja didiamkan oleh Kejaksaan Tinggi Malut," teriak Alan. Kemudian massa melanjutkan aksinya menuju Polda Malut.

Sambut Sumpah Pemuda dengan Demo

Malut Post, Sabtu 29 oktober 2011

Tidore - Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Provinsi Maluku Utara dan Eksekutif Kota - Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (EK-LMND) Tidore kemarin merayakan Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Tidore Kepulauan (Tikep).

Aksi kedua elemen tersebut berlangsung ketika upacara hari sumpah pemuda di halaman kantor walikota. Materi demonstrasi ini menyuarakan amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

PRD dan LMN menilai penyelenggaraan pamerintahan SBY-Budiono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana digariskan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945.
"Pemerintah sekarang telah menghianati semangat konstitusi yang anti penjajahan, khususnya pasal 33 UUD 1945 dengan membiarkan berlakunya undang-undang yang pro kepada liberalisasi ekonomi," ujar salah satu orator.

Selain itu pemerintah SBY-Budiono tidak bisa mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan sosial, karena membiarkan perekonomian nasional dikuasai oleh modal asing dari negeri imperealis. Olehnya mereka mengajak seluruh kekuatan politik nasional untuk berjuang bersama-sama menghentikan pemerintahan yang patuh dan tunduk kepada imperealisme dan menggagas sebuah pemerintahan yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian nasional. (Ato/alc)

Masyarakat Tak Tahu Ada Tambang

Malut Post- Sabtu 29 oktober 2011

Sofifi-Kurang lebih 97 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), ternyata tidak diketahui masyarakat yang berada di lokasi pertambangan.

Menurut Direktur Sula Mining Watch (SMW) Kepsul, Idji Asrul, dari hasil advokasi dan investigasi SMW di Dusun Ufung, Palang dan Baung Kecamatan Taliabu Utara, ternyata masyarakat mengaku tidak mengetahui dengan kegiatan pertambangan yang akan beroperasi di arealnya.

"Investigasi dilakukan 16 oktober lalu, "katanya seharusnya warga dilibatkan sehingga mereka tahu ada tambang yang bakal masuk ke lingkungannya. Apa lagi lokasi tambang masuk dalam perkebunan warga. "Minimal warga diberitahukan," tuturnya.

Dari jumlah tersebut, ada 7 perusahaan yang memasuki tahapan produksi, dengan luasan tambang secara keseluruhan mencapai 75.810 hektar. Melihat kondisi ini, idji menuturkan kehadiran tambang tak akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan bisa menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, menurut Benny, salah satu warga Taliabu Utara, ada sekitar 188 KK warga terancam digusur akibat kehadiran perusahaan tambang. Warga ketiga dusun itu juga diintimidasi warga desa tetangganya, karena mereka mendukung kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut.